Elektronik-PBB di Bangkalan Tidak Optimal

  • Whatsapp
(FOTO: KM/HELMI YAHYA) MELAYANI: Salah satu staf Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Bangkalan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

KABARMADURA.ID, BANGKALAN –  Pembayaran pajak bumi bangunan (PBB) melalui aplikasi elektronik-PBB belum maksimal. Sebab, aplikasi yang disediakan sejak tahun 2015 lalu belum bisa menaikkan minat pembayaran pajak masyarakat. Realitasnya, capaian target PBB kerap kali tidak tidak sesuai target.

Salah satu penyebabnya, masyarakat belum sepenuhnya memahami mengenai platform pembayaran. Hal ini diungkapkan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Bangkalan Ismet Efendi melalui Kepala Bidang (Kabid) Pajak dan Retribusi I Budi Hariyanto, Rabu (8/9/2021).

Menurutnya, elektronik-PBB manfaatnya belum begitu signifikan. Sebab, masih banyak kecamatan yang belum mencapai target dari penagihan pajak tanah tersebut. Salah satu faktornya, masyarakat belum siap dan familiar dengan pembayaran melalui elektronik-PBB.

“Dua tahun ini saja banyak yang tidak mencapai target. Padahal sebelum elektronik-PBB digunakan sudah melakukan sosialisasi. Seharusnya ini mempermudah masyarakat,” ujarnya.

Dia menuturkan, elektronik-PBB memang kurang efektif akibat jangkauan kerjasama yang terbatas. Sehingga, tidak bisa mempermudah masyarakat yang ingin membayar pajak.  “Makanya, sejak 6 tahun ini memang seolah tidak ada perkembangan pembayaran, karena elektronik-PBB masih jarang diminati warga,” tuturnya.

Pihaknya merencanakan perluasan kerjasama, baik dengan toko modern atau aplikasi elektronik commerce lainnya. Bahkan merencanakan pembuatan halaman website pembayaran yang bisa langsung digunakan dan dibuka oleh masyarakat secara umum. “Kalau dimudahkan, saya kira akan banyak yang mau bayar,” paparnya.

Sementara itu, anggota Komisi B DPRD Bangkalan Fadhur Rosi mengatakan, upaya untuk memaksimalkan PBB harus diseriusi. Sebab, PBB salah satu potensi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). “Potensi PBB ini besar, jadi kalau maksimal digali, tentu banyak PAD yang akan masuk,” responnya.

Namun untuk memaksimalkan potensi tersebut, pemerintah juga harus berinovasi, mengingat banyak kendala yang biasanya menjadi halangan masyarakat kesulitan membayar PBB. “Kalau bisa dipermudah, saya yakin potensi pembayaran nanti meningkat,” tegasnya. (hel/ito)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *