74 Kades Purna Jabatan, Pemkab Pamekasan Didemo Dituntut Segera Gelar  Pilkades

  • Whatsapp
(FOTO: KM/KHOYRUL UMAM SYARIF) SUDAH WAKTUNYA: Kades 74 desa purna jabatan,  Pemkab Pamekasan didemo dituntut segera gelar  pilkades.

KABARMADURA.ID | PAMEKASAN-Berakhirnya masa jabatan 74 kepala desa (kades) di Pamekasan, menjadi atensi bagi masyarakat di desa tersebut. Karenanya pada Rabu (8/12/2021), sebagian dari warga desa itu melakukan aksi demonstrasi  depan Kantor Bupati Pamekasan.

Massa yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Pamekasan Menggugat itu menuntut segera dilakukan pemilihan kepala desa (pilkades). Alasannya, di beberapa kabupaten lainnya sudah melaksanakan pilkades serentak.

Empat tuntutan sebagaimana disampaikan Koordinator Aksi Aliansi Masyarakat Pamekasan Menggugat Joni Iskandar, antara lain, Bupati Pamekasan Baddrut Tamam wajib menerbitkan peraturan bupati (perbup) tentang pelaksanaan pilkades serentak, segera gelar di awal tahun 2022, menolak penugasan pelaksana tugas (Plt) atau penjab (Pj) kepada 74 desa yang kepala desanya sudah purna jabatab dan membuka data realisasi dana pilkades 2021 sebesar Rp14 miliar.

“Kami tegaskan jika tuntutan kami tidak diindahkan, kami tak segan-segan melakukan aksi yang sama dengan gelombang masa yang lebih besar, bahkan kami akan mendatangi Menteri Dalam Negeri,” ujar Joni saat membacakan tuntutan di depan Kantor Bupati Pamekasan.

Aksi tersebut dimulai dari lokasi monumen Arek Lancor  berkisar pukul 10.00, kemudian mereka long march sampai di depan Kantor Bupati Pamekasan hingga pukul 12.00 lalu membacakan tuntutannya.

Dalam aksi itu, mereka juga menyegel kedua pintu gerbang masuk Pendopo Agung Ronggosukowati Pamekasan. Akibatnya  aparatur sipil negara (ASN) yang bekerja di dalam tidak bisa keluar, bahkan ada satu orang anak sekolah terpaksa diangkat oleh aparat kepolisian melewati pagar untuk bisa keluar di Pendopo.

SEMPAT MENGGANGGU: Demonstrasi dengan cara menutup akses keluar dan masuk kompleks Pendopo Pamekasan membuat siswa SD harus naik pagar untuk bisa keluar.

Diketahui, di komplek Pendopo juga ada SDN Bugih 1, tapi akhirnya pintu di sebelah barat masuk pendopo dibuka, namun bagi ASN dilarang keluar. Yang diperbolehkan keluar hanya anak sekolah tersebut.

Berkisar pukul 12.15, masa aksi ditemui oleh Asisten 1 Pemerintahan Pemkab Pamekasan Fathor Rohman. Di depan para pendemo, Fathor Rohman menyampaikan bahwa aspirasi tersebut diterima sebagai masukan untuk bahan pertimbangan pengambilan keputusan oleh Bupati Pamekasan Baddrut Tamam.

“Kami nanti akan sampaikan kepada pimpinan terkait dengan tuntutan yang disampaikan oleh perwakilan dari beberapa desa,” ujar Fathor.

Reporter: Khoyrul Umam Syarif

Redaktur: Wawan A. Husna

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *