Rekomendasi Pembenahan MPP Bangkalan Terabaikan

  • Whatsapp
(FOTO: KM/ISTIMEWA) PENINJAUAN: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) meninjau kembali Mall Pelayanan Publik (MPP) Bangkalan yang sebelumnya direkomendasi untuk dibenahi.

KABARMADURA.ID, BANGKALAN -Deputi Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) Diah Natalisa kembali mendatangi Kabupaten Bangkalan. Tujuannya, memantau hasil rekomendasi sebelumnya tentang beberapa fasilitas Mall Pelayanan Publik (MPP) yang perlu dibenahi, Kamis (16/9/2021).

Namun, rekomendasi tersebut terkesan diabaikan. Sehingga, 6 rekom masih belum ada perbaikan. Seperti, pentingnya keterlibatan masyarakat dalam perumusan kebijakan penyelenggaraan pelayanan, penerapan sistem informasi pelayanan publik lebih optimal dengan meningkatkan keandalan berbasis teknologi dan sistem digital.

Selanjutnya, meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) dan perilaku budaya pelayanan prima, serta pemberian penghargaan kepada petugas. Kemudian, modernisasi sarana dan prasarana (sarpras) pelayanan yang aman dan nyaman bagi pengunjung dan fasilitas bagi masyarakat kelompok rentan atau disabilitas.

Terakhir,  pengembangan inovasi pelayanan publik secara berkelanjutan dengan memperhatikan dinamika masyarakat dan perkembangan kebutuhan pelayanan terkini. “Sedangkan di Bangkalan belum memiliki itu, Kedepan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)  perlu melengkapinya. Agar pengunjung ini aman dan nyaman memanfaatkan adanya MPP,” ujarnya.

Apalagi, MPP belum memiliki standar pelayanan dan maklumat sesuai dengan peraturan perundangan. Bahkan, survei kepuasan masyarakat perlu dipublikasikan di ruang layanan dengan menggunakan layar monitor. “Jadi semua kekurangan ini harus dibenahi, agar MPP ini sesuai dengan standar pelayanan sesuai regulasi,” tegasnya.

Sementara itu Kepala DPMPTSP Bangkalan Ainul Ghufron mengatakan, rekomendasi dari Kemenpan RB perlu ditindaklanjuti. Namun, dalam realisasinya membutuhkan kekompakan antar organisasi perangkat daerah (OPD) yang ada di dalam MPP. Apalagi, Kemenpan RB dan bupati sudah berkomitmen untuk mengoptimalkan pelayanan di MPP.

“Meskipun ada catatan dan rekomendasi kembali dari Kemenpan RB, kami sudah memiliki anjungan atau ATM yang tidak dimiliki oleh MPP lainnya. Seperti pelayanan yang disediakan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DIspendukcapil). Bahkan, kami juga sudah memiliki sistem layanan rujukan terpadu (SLRT) yang juga tidak dimiliki MPP di daerah lain,” responnya.

Reporter: Fain Nadofatul M.

Redaktur: Totok Iswanto

 

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *