Halili Tidak Pasti Duduki Ketua DPRD Pamekasan Gantikan Fathor Rohman

  • Whatsapp
(FOTO: KM/ ALI WAFA) MENUNGGU WAKTU: Ketua DPC PPP Pamekasan, Halili saat ditemui Kabar Madura di kantor DPRD Pamekasan, Kamis (16/9/2021)

KABARMADURA.ID, PAMEKASAN-Kendati sudah diberi mandat ketuai DPRD Pamekasan, Halili masih malu-malu berterus terang soal persiapannya. Alasannya, pergantian itu belum tentu terlaksana. Sebab, segala kebijakan menjadi kewenangan partai. Sehingga bisa berubah kapan saja.

Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Pamekasan itu mengaku akan mematuhi segala ketentuan partainya. Termasuk untuk menjadi ketua DPRD Pamekasan, menggantikan Fathor Rohman.

Bacaan Lainnya

“Partai memberikan seperti itu, kita harus ikuti,” ucap Ketua Fraksi PPP DPRD Pamekasan itu.

Namun, Halili enggan membicarakan hal itu sekarang, karena waktunya masih lama. Sementara Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP sudah merekomendasikan Halili sebagai ketua DPRD Pamekasan setengah periode, dibagi dua dengan Fathor. Pria berusia 52 tahun itu mengaku hanya tinggal menunggu waktu pergantian ketua DPRD.

“Tinggal menunggu waktu. Cuma pada saatnya nanti, terlaksana atau tidak pergantian itu, itu rahasia negara,” ujar Halili disertai tawa santai.

Fathor Rohman sendiri dilantik ketua DPRD Pamekasan pada 23 Oktober 2019 lalu. Menurut Halili, jika mengikuti ketentuan partai, maka pergantian ketua DPRD dilaksanakan pada pertengahan tahun 2022 mendatang.

Halili menjelaskan, teknis pergantian tersebut melalui sidang paripurna DPRD Pamekasan. Sebelumnya, ketua DPRD mengusulkan ke bupati Pamekasan. Namun sejauh ini, dirinya dengan Fathor belum pernah berbicara perihal pergantian ketua DPRD.

“Beliau adik saya, famili dekat dengan saya. Komunikasi selama ini hanya biasa, saya sebagai ketua fraksi, beliau sebagai anggota,” ujar mantan ketua DPRD Pamekasan itu.

Dia menambahkan, ukuran menjadi ketua DPRD bukan dari perolehan suara terbanyak. Melainkan berdasar keputusan partai. Jika mengacu pada perolehan suara terbanyak, maka yang layak menjadi ketua DPRD bukan dirinya dan Fathor, melainkan Mohammad Sahur.

“Sahur itu dapat 14 ribu suara. Tapi kan barometernya bukan jumlah perolehan suara,” sambungnya.

Bahkan, saat dilakukan seleksi oleh DPC dan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Jawa Timur, dirinya unggul dari yang lain. Namun, kebijakan DPP merekomendasikan Fathor sebagai ketua DPRD Pamekasan. Dirinya mengaku tetap patuh dan tunduk terhadap keputusan partai.

“Sekali lagi, kader partai harus loyal kepada keputusan partai. Dan saya tegaskan, di internal PPP tetap kondusif,” tutupnya.

Reporter: Ali Wafa

Redaktur: Wawan A. Husna

 

 

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *