Persiapan Realisasi Perpres 82/2021, Kiai Minta Ponpes Diberikan Pelatihan Administrasi

  • Whatsapp
(FOTO: KM/FA'IN NADOFATUL M.) DANA ABADI: Ponpes akan mendapatkan jaminan bantuan dari pemerintah melalui Perpres nomor 82 tahun 2021

KABARMADURA.ID, BANGKALAN-Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2021 Tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren yang mengharuskan diimplementasikan di daerah, disambut baik tokoh agama Bangkalan, KH Makkih Nasir. Namun dia meminta agar pondok pesantren (ponpes) dibimbing untuk administrasinya.

Hal itu dia inginkan, agar jika bantuan sudah dicanangkan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan, baik melalui APBN maupuan APBD, tidak ada masalah seperti maladministrasi. Selain itu, bimbingan administrasi tersebut agar perpres ini tidak mengganggu pengasuh di dalam mengajar dan mengelola pesantrennya.

“Administrasi dan semacamnya ini harus ada pelatihan dan penguatan. Agar konsentrasinya pengasuh ponpes tidak terganggu terkait hal-hal yang bersifat mendetail terkait pendanaan,” ungkap ketua Pimpinan Cabang (PC) Nahdlatul Ulama (NU) Bangkalan tersebut.

Pelatihan dan bimbingan yang diberikan, imbuhnya, harus dimulai dari pengurus hingga pengasuh ponpes. Tujuannya, ketika perpres itu diimplementasikan, bisa dilakukan secara transparan di intern pesantren. Dia juga meminta dukungan dari legislatif Bangkalan untuk bisa merealisasikannya. Agar ponpes di Bangkalan bisa terbantu dengan adanya itu.

“Catatan saya, hanya berikan kemudahan dalam hal administrasi nantinya. Ponpes harus dibimbing betul dalam implementasinya, agar ke depan, perpres ini tidak menimbulkan tumpang tindih dan konflik baik di instansi pemerintahan maupuan di internal pesantren,” pesannya.

Sementara itu, setelah mendesak legislatif Bangkalan untuk membuat peraturan daerah (perda), anggota DPR RI asal Bangkalan, Syafiudin Asmoro, meminta dukungan kepada tokoh agama di Bangkalan agar bisa mendukung realisasi perpres tersebut. Katanya, tidak kecuali dari luar NU, juga harus saling membahu mendukung perpres tersebut.

“Saya harap tidak hanya NU, partai PKB saja yang mendukung perpres ini. Tapi seluruh kiai, tokoh agama dan tokoh masyarakat agar turut serta mengawal implementasinya nanti,” harapnya.

Perihal teknis pelaksanaan, katanya, akan dibuat secara sederhana. Sehingga ponpes bisa melakukan pelaporan penggunaan keuangaannya secara mudah untuk dipertanggungjawabkan. Melalui aturan dana abadi pesantren itu, dia menilai akan semakin meningkatkan sumber daya santri. Sekaligus meningkatkan kualitas pesantren yang ada Bangkalan.

“Tak kalah pentingnya, yang perlu di kawal dari terbitnya perpres ini adalah bagaimana mencegah munculnya lembaga-lembaga pesantren fiktif,” tukasnya.

 

Reporter: Fain Nadofatul M

Redaktur: Wawan A. Husna

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *