Ribuan Aset Pemkab Sampang Bodong

  • Whatsapp
(FOTO: KM/SUBHAN) JADI ATENSI: Keberadaan ribuan aset Pemkab Sampang berupa tanah dan jalan belum bersertifikat.

KABARMADURA.ID,  SAMPANG-Upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang dalam mengelola dan menginventarisir aset tetap, berupa tanah, jalan dan semacamnya untuk di sertifikat tidak maksimal. Hingga saat ini, masih ada 2.442 aset yang diketahui belum bersertifikat. Kondisi tersebut, cukup rawan menyebabkan sengketa.

Sebab, pemerintah daerah tidak memiliki dokumen resmi berupa sertifikat kepemilikan atas tanah tersebut. Bahkan pengelolaan aset daerah kerap menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) saat dilakukan audit.

Berdasarkan data yang dihimpun Kabar Madura dari Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Sampang, total aset tetap berupa tanah sebanyak 3.168 bidang. Rinciannya, 726 bidang tanah bersertifikat, sedangkan sebanyak 2.442 bidang belum bersertifikat.

Kepala Bidang (Kabid) Pengelolaan Aset Daerah BPPKAD Sampang Bambang Indra Basuki mengatakan, ribuan aset tetap yang belum bersertifikat terdiri dari jalan kabupaten sebanyak 420 ruas, jalan lingkungan 737 ruas dan 1.286 berupa tanah dan aset tetap lainnya. Pihaknya mengklaim, untuk kondisi aset jalan sulit bersengketa. 

Kendati belum bersertifikat, selama ini yang kerap bersengketa hanya berupa aset tanah yang sudah berdiri bangunan yang digunakan untuk kepentingan umum. Seperti sekolah, pasar dan lain sebagainya. “Memang aset tanah yang belum bersertifikat ini bisa dikatakan rawan bersengketa dan tidak. Tapi prinsipnya, kami tetap berupaya agar semua aset ini bisa bersertifikat secara bertahap,” ujarnya, Selasa (28/9/2021). 

Dia menuturkan, manakala di atas tanah itu sudah berdiri bangunan pemerintah daerah selama kurun waktu 20 tahun, kemudian tidak ada permasalahan, maka tanah itu secara yuridis sudah bisa diakui milik pemerintah daerah. Akan tetapi secara administrasi, pembuktiannya harus dilakukan sertifikasi atas tanah tersebut. 

Untuk itu, pihaknya berjanji sertifikasi aset pemkab akan terus dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan dan kesiapan pemerintah daerah, baik dari sisi anggaran dan semacamnya. “Dalam proses pensertifikatan ini melibatkan banyak pihak, meliputi Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan pihaknya lainya, sehingga upaya sertifikasi tanah ini masih membutuhkan waktu yang relatif lama dan dilakukan secara bertahap,” dalihnya.

Sementara itu, Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Jaringan Kawal Jawa Timur (Jaka Jatim) Koorda Sampang Busiri menilai, pemkab terkesan kurang serius dalam upaya pengelolaan aset daerah, baik tanah dan lainnya. Sebab hampir setiap tahun pengelolaan aset,  kerap menjadi temuan BPK. Untuk itu, pihaknya menduga berbagai rekomendasi atas temuan BPK itu belum ditindaklanjuti secara maksimal.

“BPPKAD harus memprioritas pengelolaan aset daerah. Selain itu harus ada target sertifikasi tanah itu bisa selesai dalam kurun waktu 5 hingga 10 tahun kedepan, semisal, dalam satu tahun bisa menyelesai 100 sampai 200 tanah. Terus terang kami masih meragukan kinerja BPPKAD ini, karena ada ribuan aset tanah belum bersertifikat,” bresponnya. 

 

Reporter: M. Subhan

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *