Anggaran DBHCHT Rp40,9 M di Sumenep untuk Enam OPD

  • Whatsapp
(FOTO: KM/MOH RAZIN) TERIALISASI: Ketika Bagian ESDA Sumenep memantau realisasi DBHCHT di Kecamatan Ganding.

KABARMADURA.ID, SUMENEP-Upaya istikamah memberantas rokok ilegal menjadi salah satu tujuan prioritas penyaluran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) tahun 2021. Sebagai bentuk keseriusan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep dalam mensukseskan program tersebut, yakni dengan memperhatikan porsi anggaran yang cukup besar.

Tercatat pada tahun ini anggaran yang dikucurkan mencapai Rp40,9 miliar. Selain itu, pagu anggaran DBHCHT setiap tahunnya  berada di angka Rp40 miliar. Tercatat pada tahun 2020 mencapai Rp48,8 miliar.

Bacaan Lainnya


Kepala Bagian (Kabag) Energi Sumber Daya Alam (ESDA) Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep Mohammad Sahlan mengatakan, realisasi anggaran DBHCHT di antaranya digunakan untuk kesehatan, pengawasan produk rokok ilegal, sosialisasi dan bantuan langsung tunai (BLT).

“BLT itu akan diberikan kepada masyarakat yang berkaitan dengan produksi tembakau mulai buruh di pabrik rokok dan yang lain. Kalau kesehatan ada untuk masyarakat miskin dan juga tambahan fasilitas kesehatan,” kata Sahlan.

Dikatakannya, kerangka besar realisasi DBHCHT tahun anggaran (TA) 2021 dibagi dengan sistem persentase. Realisasi anggaran itu 50 persen diperuntukkan BLT. Anggar itu akan diberikan kepada petani tembakau dan pekerja pabrik rokok yang nilainya sekitar Rp20 miliar dari total anggaran Rp40.9 miliar.

“Dengan adanya penurunan anggaran DBHCHT maka kami akan memaksimalkan program prioritas, yang sasarannya tahun ini adalah para pelaku tembakau dan pekerja pabrik rokok,” tuturnya.

Selanjutnya, selain untuk BLT, dari dana Rp40,9 miliar itu sebesar 25 persen untuk satgas pengawas dan pemberantas rokok ilegal, dan 25 persen untuk kesehatan.

“Besaran bantuannya nanti sesuai data penerima. Separuh dari pagu anggaran itu langsung dibagi jumlah penerima BLT,” paparnya.

Sahlan juga mengungkapkan, besaran anggaran DBHCHT dibagi ke beberapa organisasi perangkat daerah (OPD). Di antaranya, Dinas Kesehatan (Dinkes) Sumenep, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. H. Moh. Anwar, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), Dinas Pertanian Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan (Dispertahortbun) Sumenep.

Maka dari itu, lanjut Sahlan, besar harapan kepada seluruh jajaran OPD yang sudah diamanahkan untuk merealisasikan anggaran tersebut. dengan sebaik mungkin. Sehingga sebaran rokok ilegal di ujung timur Pulau Madura ini dapat dicegah dengan optimal.

”Pemerintah dan masyarakat harus selalu bahu membahu, bergotong royong membangun kesadaran bersama, diakui atau tidak keberadaan rokok yang legalitasnya jelas besar sumbangsihnya kepada negara, dan puncaknya kembali kepada masyarakat,”

6 Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

-Dinkes.

-RSUD dr. H. Moh. Anwar.

-Disperindag. 

-Dispertahortbun. 

-Bagian ESDA.

-Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep.

 

Dari dana Rp40.9 miliar terbagi menjadi tiga komponen.
-Rp50 persen untuk BLT.
-Sebesar 25 persen untuk satgas pengawas dan pemberantas rokok ilegal.
-Sebesar 25 persen untuk kesehatan.

Reporter: Moh Razin

Redaktur: Mohammad Khairul Umam

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *