Dana Covid-19 Masih Terserap 27,57%, Legislatif Tekan Penyaluran Bansos

  • Whatsapp
(FOTO: KM/IMAM MAHDI) DITEKAN: Serapan dana Covid-19 diharapkan cepat terlaksana, serta wajib tepat sasaran.

KABARMADURA.ID | SUMENEP -Hingga saat ini, penyerapan dana Covid-19 di Sumenep masih 27,57 persen. Dari anggaran Rp90 miliar terserap Rp24.813.039.246,00. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep mendorong pemerintah kabupaten untuk melakukan penyerapan. Khususnya yang berkaitan dengan bantuan sosial (bansos).

Anggota Komisi IV DPRD Sumenep Sami’oeddin mengatakan, bansos pada masyarakat yang terdampak Covid-19 wajib didahulukan. Sebab, bantuan itu sangat dibutuhkan, terutama  masyarakat yang tidak mampu.

“Selama pendemi Covid-19 masyarakat pasti membutuhkan dana untuk kebutuhan hidup, maka bantuan yang sudah teranggarkan perlu dipercepat,” katanya, Rabu (13/10/2021).

Dikatakan Sami’oeddin, anggaran untuk bansos saat ini di OPD sangatlah minim. Dari total anggaran 11 miliar lebih. Saat ini masih terserap sekitar 2 persen. Bukan hanya itu, semua anggaran Covid-19 di Semua OPD wajib cepat terserap. Hal itu agar nantinya penyerapannya diketahui, apakah dana tersebut kurang atau tidak.

“Intinya, penyerapan wajib dipercepat. Masak dari awal 2021 yang terserap hanya 27 persen lebih, padahal, saat ini sudah hampir memasuki akhir tahun,” ujarnya.

Politisi Partai PKB itu juga mendorong Pemkab Sumenep agar berhati-hati dalam penggunaan anggaran. Memang diakui adanya kekhawatiran kepala daerah dalam mencairkan anggaran merupakan suatu hal yang dilematis.

Namum di satu sisi, anggaran itu perlu segera digunakan untuk menangani dampak pandemi, tetapi di sisi lain berpotensi menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sehingga, berpotensi mengakibatkan masalah hukum bagi kepala daerah.

“Yang terpenting penggunaan anggarannya harus tepat sasaran untuk penanganan pandemi Covid-19, bukan untuk kepentingan pribadi, kelompok apalagi dikorupsi. Karena itu, harus ada pengecekan dari inspektorat juga,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Rudi Yuyianto melalui Kepala Sub Bidang (Kasubbid) Akuntansi Belanja Muhlis Hariyanto, mengakui penyerapan dana Covid-19 sangatlah lambat. Alasannya, menunggu pengajuan dari masing-masing OPD.

“Memang sangat minim serapan anggaran Covid-19, dari Rp90 miliar hanya terserap 27,57 persen termasuk yang berkaitan dengan bantuan sosial masih terserap 2,39 persen,” ujar dia.

Menurut Mukhlis, serapan yang sudah seratus persen hanya di Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans). Kemudian serapan paling rendah ada pada Dinas Komunikasi dan Informasi.

“Serapan dapat dipercepat jika OPD segera melakukan tugasnya,” tutupnya.

Penyerapan Dana Covid-19

Dinsos: Rp11.479.915.000 terealisasi Rp273.975.650 atau 2,39%

Dinkes: 41.740.276.447 terealisasi Rp14.418.805.269 atau 34,54%

Disnakertrans: Rp174.652.462 terealisasi Rp174.652.462 atau 100 persen

Diskominfo: Rp99.969.120 terealisasi 0 atau 0 persen

Reporter: Imam Mahdi

Redaktur: Mohammad Khairul Umam

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *