Capaian Realisasi KIA di Kabupaten Bangkalan Jauh dari Target

  • Whatsapp
(FOTO: KM/HELMI YAHYA) MENUNJUKKAN: Kepala Bidang (Kabid) Pencatatan Sipil Dispendukcapil Bangkalan Irisuud memperlihatkan keping kartu identitas anak (KIA).

KABARMADURA.ID | BANGKALAN – Penerbitan kartu identitas anak (KIA) di Bangkalan cukup minim. Sebab dari total 200 ribu anak, capaiannya masih di angka 62 ribu anak. Sisanya sebanyak 138 anak belum memiliki KIA. Padahal sejak pertama kali diterbitkan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) sudah bekerjasama dengan Dinas Pendidikan (Disdik).

Hanya saja, belum membuahkan hasil yang optimal. Apalagi, program KIA baru dua tahun diterapkan. Sehingga peredaran informasi mengenai keharusan memiliki KIA belum maksimal. Hal ini diungkapkan Kepala Bidang (Kabid) Pendataan Data dan Inovasi Pelayanan Dispendukcapil Bangkalan Tulsi Hayati, Senin (18/10/2021).

Menurutnya, masih jauhnya target capaian program KIA cukup wajar. Sebab sebaran informasi masih berjalan secara perlahan. Selain itu, ketersediaan anggaran sejak tahun 2019 lalu hanya fokus di wilayah kota. Sedangkan di tahun 2020, baru mulai menyasar ke tingkat kecamatan.

“Beberapa kecamatan juga sudah mengajukan saat ini. Tapi kendalanya, kami juga keterbatasan anggaran, untuk realisasinya masih menunggu kesiapan anggaran,” ujarnya.;

Jika mengacu pada data yang ada, jumlah anak yang wajib KIA berada di angka 200 ribuan. Sedangkan anak yang wajib KIA,  sudah bisa mengurus penerbitan KIA atau sudah memiliki Nomor Induk Kewarganegaraan (NIK). “Ini kan sebenarnya banyak manfaatnya dan nanti saat usia 17, tinggal ditukar dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP),” tuturnya.

Pihaknya berjanji, ke depan akan melakukan kerjasama dengan pihak kecamatan atau lembaga pendidikan di setiap kecamatan. Sebab, jika hanya terfokus di pusat kota akan kesulitan mencapai target. “ Insyaallah kami akan sosialisasikan dan juga dorong di kecamatan agar pengurusan KIA bisa meningkat,” janjinya.

Sementara itu, anggota komisi A DPRD Bangkalah Mahmudi menyampaikan, dokumen administrasi kependudukan pada anak harus disampaikan manfaatnya secara meluas. Sehingga masyarakat bisa paham dan terdorong mengurusnya. “Jangan sampai mereka mengurus KIA, tapi tidak tau manfaatnya,” sarannya.

Dia mendukung, jika maksud dan tujuan penerbitan KIA agar anak bisa tertib administrasi sejak dini. Namun seharusnya, antusias itu juga bisa disediakan dengan fasilitas yang memadai. “Kalau nanti banyak yang mau cetak, tapi tidak siap dana atau blankonya kan repot,” tegasnya.

Reporter: Helmi Yahya

Redaktur: Totok Iswanto

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *