Perda Bangunan dan Batas Jalan di Bangkalan Terabaikan

  • Whatsapp
(FOTO: KM/HELMI YAHYA) BANDEL: Rata-rata bangunan di sekitar Jalan Raya Kamal Bangkalan melanggar regulasi.

KABARMADURA.ID | BANGKALAN – Pembangunan gedung atau kios ilegal di sekitar Jalan Raya Kamal melanggar regulasi. Sesuai peraturan daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2012 tentang Bangunan dan Batas Jalan, harus ada jarak sejauh 15 meter khusus Jalan Nasional. Sedangkan untuk Jalan Kabupaten sekitar 8 meter.

Realitas di lapangan, rata-rata bangunan di tepi jalan tidak mematuhi ketentuan perda. Sehingga harus ada tindakan dan solusi untuk menangani persoalan tersebut. Hal ini diungkapkan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Bangkalan Ainul Ghufron, Minggu (24/10/2021).

Menurutnya, pada dasarnya bukan persoalan izin mendirikan bangunan (IMB) yang mengakibatkan ketidaksesuaian dengan  regulasi yang berlaku. Hanya saja, warga membangun gedung terlalu dekat dengan jalan. Kondisi itu, seharusnya layak ditertibkan oleh petugas penegak perda.

“Mengenai tindakan dan semacamnya bukan wewenang kami, tapi kami yang mengetahui status legal dan tidaknya suatu bangunan. Kalau kondisi ini dibiarkan, khawatir lambat laun warga lainnya juga membangun kios atau semacamnya yang melanggar ketentuan perda,” ujarnya.

Sebab, lanjut Ainul menegaskan, khusus IMB bangunan sudah jelas tidak akan ada. Sedangkan penyewa lahan milik PT. Kereta Api Indonesia (KAI) tidak mengetahui kondisi sebenarnya. Sehingga perlu adanya solusi lintas organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Terutama, mengenai penerapan perda tersebut.

“Ini harus diselesaikan, makanya kami ingin menggelar rapat bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk mencari solusinya, mengingat bangunan masih belum difungsikan,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Penegakan Hukum Satpol PP Bangkalan Supardi berjanji, akan segera menemui para pemilik bangunan untuk membicarakan perihal bangunan yang mepet di jalan raya tersebut. “Nanti akan kami temui dulu pemiliknya, kami tanyakan kondisinya, mereka mengetahui peraturan ini atau tidak,” janjinya.

Sebab para pemilik bangunan sudah jelas melakukan perjanjian sewa dengan PT KAI. Sehingga jika yang dipertemukan hanya penyewa dan pemkab, maka kemungkinan terulang kembali persoalan yang sama. “Kami juga akan panggil PT KAI, kami juga harus ketahui dan juga menginformasikan bahwa memang lahan sisi jalan ini tidak boleh dibangun,” tuturnya.

Reporter: Helmi Yahya

Redaktur: Totok Iswanto

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *