Pemkab Pamekasan Tegaskan PDAM Belum Wajib Setor PAD

  • Whatsapp
(FOTO: KM/ALI WAFA) TIDAK PRODUKTIF: PDAM belum berkewajiban menyetorkan PAD karena cakupan layanan tidak mencapai 80 persen.

KABARMADURA.ID | PAMEKASAN Perusahan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Jaya dikeluhkan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan. Seperti halnya anggota Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Pamekasan Ali Maskur yang menyebutkan bahwa perusahaan yang dulu Bernama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) itu hanya bisa menghabiskan anggaran.

Ia mengungkapkan, PDAM terus meminta penyertaan modal kepada kas daerah tanpa memberikan feedback berupa pendapatan asli daerah (PAD). Menurutnya PDAM sama halnya dengan bayi yang terus menyusu kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Pihaknya meminta agar direktur PDAM dievaluasi.

Bacaan Lainnya

“Kami minta kepada bupati agar direktur PDAM dievaluasi. Karena hanya bisa menyusu ke APBD. Setiap tahun minta penyertaan modal,” ucapnya.

Di sisi lain, Kepala Bagian (Kabag) Perekonomian Sekretariat Daerah (Setda) Pamekasan Sri Puja Astutik selaku pembina badan usaha milik daerah (BMUD) menegaskan, PDAM belum wajib menyetor PAD kepada kas daerah. Sebab, cakupan layanan PDAM di Pamekasan belum memenuhi 80 persen.

“Ketentuannya memang begitu, sesuai perpres. Umpamanya untung, itu untuk mengelola PDAM sendiri,” ucap Sri.

Menurut Sri, sejauh ini kondisi PDAM masih terbilang perusahaan sehat. Hal itu berdasar pada hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2020. Kendati begitu, Sri mengungkapkan, PDAM sempat merugi di tahun-tahun sebelumnya. Namun menurutnya, kerugian itu masih terbilang normal.

“Tapi belakangan ini sudah untung, ada laba,” tambah Sri.

Reporter: Ali Wafa

Redaktur: Muhammad Aufal Fresky

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *