PT Garam Curigai Garam Impor Bocor ke Kebutuhan Konsumsi

  • Whatsapp
(FOTO: KM/ALI WAFA) MENCARI SOLUSI: Sejumlah aktivis menggelar audiensi bersama Komisi II dan PT. Garam di ruang sidang DPRD Pamekasan. 

KABARMADURA.ID | PAMEKASAN PT. Garam (Persero) memenuhi panggilan audiensi dari DPRD Pamekasan, atas permohonan dari Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Madura Menggugat (AMPMM). Tujuannya, untuk mencari solusi atas masalah tidak terserapnya dan rendahnya harga garam rakyat, Rabu (10/11/2021).

Direktur Utama (Dirut) PT. Garam (Persero) Achmad Ardianto mengatakan, kebutuhan garam nasional pada tahun 2021 sebesar 4,6 juta ton. Rinciannya, 3,8 juta ton atau 84 persen untuk kebutuhan industri, 745 ribu ton atau 16 persen untuk kebutuhan rumah tangga, komersil dan peternakan serta perkebunan.

Bacaan Lainnya

Sedangkan dari jenis garam, 3 juta ton dari garam impor dan 782 ribu ton dari garam lokal. Sementara kebutuhan 745 ribu ton untuk rumah tangga, komersil dan peternakan serta perkebunan, semuanya bersumber dari garam lokal. Total kebutuhan garam lokal, yakni 1,5 juta ton.

Dari jumlah tersebut, seharusnya seluruh garam lokal habis terserap. Sebab total produksi garam lokal tahun 2020 1,3 juta ton. Namun faktanya, garam lokal banyak tidak terserap. Bahkan, 400 ribu ton garam milik PT. Garam tidak terserap. Hal itu dikarenakan bocornya garam impor ke garam konsumsi.

“Akibatnya kebutuhan 782 ribu ton yang direncanakan disuplai dari garam lokal mungkin itu justru disuplai oleh garam impor. Tapi itu analisis, kami tidak bisa membuktikannya,” ucap mantan direktur Freeport tersebut. 

Menurutnya, untuk menyelesaikan persoalan itu pemerintah pusat perlu menetapkan standar harga garam rakyat yang berorientasi pada kesejahteraan petani garam. Kemudian pemerintah pusat perlu menunjuk suatu lembaga yang bertugas menyerap garam rakyat jika garam rakyat tidak terserap. Bahkan, PT. Garam harus ditugaskan memanfaatkan garam rakyat.

“Apakah harus kami proses atau masuk ke industri hilir. Misalnya bisnis pabrik kaustik soda, pabrik batre yang semuanya membutuhkan garam,” paparnya. 

Hingga saat ini, PT. Garam menyerap garam rakyat Rp750 ribu per ton untuk garam jenis K1. Pemerintah pusat tidak menetapkan standar harga garam, lantaran garam dikeluarkan dari kategori barang kebutuhan pokok dan barang penting (bapokting) pada tahun 2015 lalu. Sementara pihaknya tidak memiliki kewenangan, baik untuk menyerap garam maupun menetapkan harga.

Sementara itu Ketua AMPPM Basri menuntut, agar DPRD Pamekasan membuat regulasi secara khusus melindungi garam Madura dan Jawa Timur (Jatim). Selain itu, meminta agar semua pihak bersama-sama berupaya menghentikan pembelian garam Madura yang tidak berpihak kepada petani. 

“Atau bisa membeli langsung kepada petani garam tanpa melalui pihak ketiga. Itu harapan kami,” tegasnya.

Kebutuhan Garam Nasional 2021: 4.606.555 Ton. 

Alokasi Impor  : 3.077.901 Ton

Garam Lokal    : 1.528.654 Ton

Peruntukan:

  • Sektor Industri Manufaktur: 3.860.899 Ton

(84% dari Kebutuhan Nasional)

Garam Impor : 3.077.901 Ton

Garam Lokal : 782.998 Ton

  • Sektor Rumah Tangga, Komersil dan Peternakan/Perkebunan: 745.656 Ton 

(16% dari Kebutuhan Nasional)

Rumah Tangga : 7 %

Komersil : 8,5 %

Peternakan/Perkebunan : 0,5 %

Total Produksi Garam Lokal Tahun 2020: 1.365.711 Ton

Petani/Petambak Garam : 1.146.253 Ton

PT Garam (Persero)       :  219.458 Ton

Reporter: Ali Wafa

Redaktur: Totok Iswanto

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *