Realisasi Perpres Dana Pesantren, Kemenag Sumenep Butuh Juknis

  • Whatsapp
(FOTO: KM/MOH RAZIN) PEDULI: Kementerian Agama (Kemenag) Sumenep belum mempunyai konsep untuk mengimplementasikan regulasi baru tentang dana wajib pesantren. Masih menunggu juknis.

KABARMADURA.ID | SUMENEP -Kementerian Agama (Kemenag) Sumenep belum mempunyai konsep untuk mengimplementasikan regulasi baru tentang dana wajib pesantren. Kendati pemerintah pusat sudah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren, namun saat ini masih ada kejelasan soal teknis maupun sistem pengawasannya.

Plt Kepala Seksi (Kasi) Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kemenag Sumenep Muh. Rifa’i Hasyim mengatakan, Perpres tentang dana pesantren belum sepenuhnya bisa diterapkan tahun ini. Sebab, aturan itu masih belum diinstruksikan.

Bacaan Lainnya

“Biasanya dari Perpres (dana pesantren) nanti ada turunannya ke Kementerian dan diteruskan melalui surat resmi ke kami nanti,” kata Hasyim, Kamis (11/11/2021).

Dikatakannya, termasuk untuk pengawasan penggunaan dana itu juga masih belum mempunyai teknis. Sehingga pihaknya bisa belum bisa berbuat banyak selama belum ada teknis khusus tentang penggunaan dan pengawasan dana pesantren tersebut.

Terkait bantuan lain, lanjut Hasyim, misalnya seperti sekolah diniyah, sumbangan dana memang sudah ada setiap tahunnya, namun secara  nominal tidak terlalu besar. Termasuk dana untuk sarana  misalnya untuk ruang kelas dan sarana lain.

“Kalau untuk sekolah diniyah memang ada tapi untuk pengawasan  ada tim yang terbentuk,” imbuhnya.

Masih menurut Hasyim, kendati nantinya sudah ada juknis terkait Perpres Pesantren, namun masih membutuhkan sosialisasi ke pesantren-pesantren. Termasuk soal sistem pengawasan dan pertanggungjawabannya.

Reporter: Moh Razin

Redaktur: Mohammad Khairul Umam

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *