Mahasiswa Pamekasan Ragukan Peran Legislator Senayan Atasi Masalah Garam

  • Whatsapp
(FOTO: KM/ALI WAFA) JEMPOL SATU: Impor garam masih disebut sebagai biang keladi anjloknya harga garam rakyat, mahasiswa dan legislator Pamekasan akan sambangi Komisi V DPR RI.

KABARNADURA.ID | PAMEKASANSetelah mengulik banyak keterangan dari manajemen PT Garam, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan berencana  mendatangi Komisi V DPR Republik Indonesia (RI).

Wakil rakyat Pamekasan itu akan membawa misi mengatasi masalah yang sudah bertahun-tahun dialami petambak garam. Masalah menahun itu yakni terus rendahnya harga jual garam rakyat. Selain itu, banyak tidak terserapnya garam.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Pamekasan Ismail A. Rahim mengatakan, kunjungannya nanti akan mempertanyakan regulasi yang selama ini dianggap sama sekali tidak menguntungkan petambak garam.

Tidak hanya DPR RI, beberapa kementerian juga akan didatangi. Pihaknya hanya ingin menegaskan pertanyaan apakah pemerintah ingin berpihak kepada rakyat atau justru ingin menyengsarakan rakyat.

Selain itu, pihaknya juga akan berkonsultasi dengan Biro Hukum Provinsi Jawa Timur terkait usulan peraturan daerah (perda) yang fokus membahas tentang garam Madura. Sebab, legislator Pamekasan banyak menyepakati adanya regulasi khusus tentang garam Madura. Menurutnya, harus ada perda yang mengatur tentang garam. Sebagaimana tembakau yang juga memiliki regulasi khusus.

“Saya melihat soal garam ini memang ada yang terputus. Ada unsur-unsur yang sengaja membuat rakyat tidak berdaya,” ujar Ismail.

Pihaknya ingin agar ada pengendalian impor garam. Bahwa di waktu-waktu mendekati masa panen pemerintah tidak boleh melakukan impor garam, sampai waktu-waktu tertentu setelah masa panen berakhir. Kebijakan semacam itu telah diterapkan pada regulasi tentang tembakau. Dua bulan sebelum panen, tembakau luar dilarang masuk.

“Karena ternyata BUMN juga tidak bisa mengendalikan garam impor yang masuk ke Madura,” tambahnya. 

Rencana anggota DPRD Pamekasan itu didukung Ketua Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Madura Menggugat Basri.

Basti mengaku siap ikut beraudiensi dengan DPR RI dan kementerian terkait. Bahkan, dia bertekad untuk datang ke Jakarta menggunakan biaya sendiri. Sebab, meski selama ini sudah ada anggota DPR RI dari Madura, namun belum memberikan perubahan yang signifikan kepada petani garam di Madura.

“Karena DPR RI ada juga yang mengawal garam tapi di pertengahan jalan putus. Misalnya seperti Slamet Ariyadi. Sampai sekarang mana, tidak ada,” ucapnya.

Reporter: Ali Wafa 

Redaktur: Wawan A. Husna

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *