Dinsos Bangkalan Janji Realiasikan Pelabelan Rumah KPM

  • Whatsapp
(FOTO: KM/HELMI YAHYA) DITANDAI: Rumah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) akan segera diberi label oleh Dinas Sosial. Sehingga bisa diketahui keluarga yang terdaftar menjadi penerima bantuan.

KABARMADURA.ID | BANGKALAN -Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan akan segera melakukan labeling pada rumah masyarakat yang tercatat sebagai keluarga penerima manfaat (KPM). Labeling tersebut dilakukan untuk mempermudah deteksi keluarga yang menerima bantuan dari pemerintah pusat itu. Selain itu, sebagai upaya transparansi dalam realisasi bantuan tersebut.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Bangkalan Wibagyo menyampaikan, pelabelan atau pengecatan rumah KPM akan segera direalisasikan. Mengingat pelabelan tersebut sudah lama dirancang oleh pemerintah pusat maka akan laksanakan pada pekan depan.

Bacaan Lainnya

“Pekan depan kami akan segera memulai pelabelan ini,” katanya.

Pelabelan itu untuk mendeteksi posisi rumah warga yang tercatat sebagai penerima program bantuan Program keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Sehingga hal itu untuk mempermudah masyarakat untuk mengetahui bantuan tersebut.

“Ini juga kami lakukan sebagai bentuk keterbukaan informasi, jadi nanti semua bisa tahu,” ulasnya.

Wibagyo memaparkan, pelabelan pada tahap pertama hanya akan menyasar rumah warga di lima kecamatan. Setiap kecamatan nanti akan dipilih lima desa. Sehingga total pelabelan ada sekitar 25 desa.

“Sementara kita prioritaskan 25 desa ini dulu, nanti yang lain akan bertahap,” tuturnya.

Selain itu, pelabelan nantinya akan dilakukan oleh pendamping desa atau pendamping PKH. sebab, para pendamping dinilai lebih tahu posisi dan kondisi keluarga.

“Kami tidak melakukan sendiri, nanti yang akan memberi label adalah pendamping, agar lebih mudah dan cepat,” ulasnya.

Sedangkan menurut salah satu warga Desa Lombang Dajah Husni Arifin menyampaikan, bahwa pelabelan yang dilakukan harus benar-benar teliti, jangan sampai ada penerima yang terlewait. Sehingga tidak tertinggal jika ada bantuan.

“Jangan sampai tertinggal, selesaikan dulu baru nanti diberi label,” terangnya.

Husni mengharapkan usai diberi label, bantuan yang seharusnya diterima oleh KPM tidak lagi ada keterlambatan. Dengan label tersebut warga dan masyarakat juga bisa mengambil peran pengawasan.

“Warga juga harus bisa mengawasi, bilamana KPM mendapati masalah atau belum mendapatkan bantuannya,” ulasnya.

 

Reporter: Helmi Yahya

Redaktur: Mohammad Khairul Umam

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *