Bangkesbangpol Sampang Rangkul Ormas dan LSM Komitmen Basmi Rokok Ilegal

  • Whatsapp
(FOTO: KM/SUBHAN) KOMITMEN: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Sampang meningkatkan pengetahuan dan wawasan tentang ketentuan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dan rokok ilegal.

KABARMADURA.ID | SAMPANG-Guna meningkat pemahaman dan wawasan masyarakat terhadap ketentuan perundang-undangan di bidang cukai dan peredaran rokok ilegal, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Sampang menggencarkan sosialisasi kepada berbagai elemen masyarakat di wilayah yang identik dengan slogan Kota Bahari, Rabu (17/11/2021).

Terutama mengenai ketentuan cukai dan rokok ilegal kepada pengurus organisasi masyarakat (ormas) dan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Kegiatan yang digelar di Aula Hotel Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia (PKPRI) ini, disambut antusias masyarakat dengan menerapkan protokol kesehatan (protkes) Covid-19.

Bacaan Lainnya

Bahkan beberapa lembaga menjadi pemateri dalam kegiatan sosialisasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) tahun ini. Masing-masing, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Madura, Polres, Kejaksaan Negeri (Kejari), Bagian Ekonomi. Serta, puluhan perwakilan ormas dan LSM se-Kabupaten Sampang sebagai objek sasaran sosialisasi.

Kepala Bakesbangpol Sampang Anang Djoenaedi Santoso menuturkan, tujuan digelarnya sosialisasi ketentuan cukai terhadap ormas dan LSM untuk mengedukasi, meningkatkan pemahaman dan membuat kelompok masyarakat mengerti terkait barang-barang yang dikenakan bea cukai. Selain itu, membantu pemerintah untuk selalu menghentikan  peredaran rokok ilegal.

“Melalui Ormas dan LSM ini, agar diketuk tularkan kepada masyarakat yang lainnya, minimal terhadap keluarga dan lingkungan sekitar. Sehingga semua elemen bisa memahami tentang ketentuan cukai dan DBHCHT ini,” tutur pria yang kerap disapa Anang.

Sedangkan hal paling utama, untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat agar tidak menggunakan atau memperjualbelikan produk rokok ilegal. Sebab tindakan itu merupakan pelanggaran yang berpotensi pidana dengan konsekuensi sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Sehingga untuk mengatasi persoalan bea cukai dan rokok ilegal, harus ada sinergi antar semua pihak.

“Sehingga timbul kesadaran kolektif untuk memerangi peredaran rokok ilegal di lingkungan dan wilayah sekitarnya. Prinsipnya, sosialisasi ketentuan perundang-undangan cukai dan DBHCHT ini, agar permasalahan rokok illegal, khususnya di Sampang teratasi,” tegasnya.

Untuk diketahui, dasar hukum ketentuan perundang-undangan cukai dan DBHCHT, meliputi Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai. Bahkan, mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) Nomor 66/PMK.04/2018 tentang Tata Cara Pemberian, Pembekuan dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai. (*)

Reporter: M. Subhan

Redaktur: Totok Iswanto

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *