Pemkab Sumenep Siap Lantik Rasidi dengan Syarat BPD Matanair Mengajukan

  • Whatsapp
(FOTO: KM/MOH RAZIN) DIRESPON DENGAN SYARAT: Kepala DPMD Sumenep M. Ramli saat diwawancarai Kabar Madura sembari membaca putusan MA terkait sengketa Pilkades Matanair.

KABARMADURA.ID | SUMENEP-Menyikapi putusan Mahkamah Agung (MA) terkait sengketa pilkades di Desa Matanair, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep melalui Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten (Setkab) Sumenep siap melaksanakan perintah dari putusan tersebut.

Kepala Bagian (Kabag) Hukum Setkab Sumenep Hizbul Wathan meyakinkan itu dengan memastikan telah mengirim surat ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sumenep.

“Suratnya sudah dilayangkan oleh DPMD Sumenep, terkait respon terhadap putusan MA itu,” kata Wathan. Selasa, (23/11/2021).

Sejatinya, kata Kepala DMPD Sumenep M. Ramli, pihak tergugat yang dalam hal ini bupati Sumenep, tentu akan memenuhi putusan MA itu. Yakni bakal menetapkan  Ahmad Rasidi selaku penggugat sebagai kepala desa yang sah hasil pilkades Matanair tahun 2019.

Selain itu, mencabut keputusan pengangkatan kepala desa (kades) definitif terhadap Ghazali selaku calon kades terpilih di desa itu. Dengan begitu, Ghazali sudah tidak menjabat lagi sebagai kepala Desa Matanair.

Sebelumnya, bupati Sumenep pernah melakukan banding seusai Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya memenangkan penggugat. Kemudian putusan bandingnya menguatkan putusan PTUN. Selanjutnya dilakukan peninjauan kembali (PK), MA juga mengeluarkan putusan yang menguatkan putusan PTUN.

“Sehingga kami pasti patuh terhadap putusan itu. Artinya bakal menetapkan Ach. Rasidi sebagai kades yang yang sah,” jelas Ramli.

Namun, tahap penetapan dan pelantikan harus dilakukan dengan prosedural, yakni Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Matanair harus melakukan mengajukan. Pengajuan itu memiliki  batasan waktu.

“Kami tunggu hingga 31 Desember, jika besok pengajuannya sudah ada maka tahapan itu akan segera diproses,” imbuhnya.

Sebelumnya, Kurniadi selaku kuasa hukum dari  Achmad Rasidi mendatangi Kantor Bagian Hukum Setkab Sumenep, Senin (22/11/2021). Kedatangannya di kantor yang berada di Jalan Bumi Sumekar Sumenep itu, untuk menagih janji Pemkab Sumenep agar tunduk ke hasil yang diputuskan MA.

Lawyer asal Kecamatan Bluto itu datang dengan membawa salinan dokumen putusan MA. Dia minta agar bupati Sumenep menerbitkan keputusan baru yang isinya mengangkat dan melantik Ahmad Rasid) sebagai kepala Desa Matanair  yang sah.

“Saya hanya ingin menagih bahwa bagian hukum akan tunduk pada putusan PTUN. Berdasarkan putusan nomor 37/G/2020/PTUN.Sby. Klien saya sudah bisa dilantik secara sah sebagai kepala Desa Matanair,” kata Kurniadi, Senin (22/11/2021).

Reporter: Moh Razin

Redaktur: Wawan A. Husna

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *