BWI Pamekasan Sebut BPN Kurang Prioritaskan Sertifikasi Tanah Wakaf

  • Whatsapp
(FOTO: KM/ALI WAFA) SILATURAHIM: Rombongan BWI Pamekasan saat silaturahim kepada bupati Pamekasan di peringgitan dalam Pendopo Ronggosukowati.

KABARMADURA.ID | PAMEKASANBadan Wakaf Indonesia (BWI) Pamekasan melakukan silaturahim dengan Bupati Pamekasan Baddrut Tamam. Agenda silaturahim itu dilaksanakan di peringgitan dalam Pendopo Ronggosukowati, Rabu (24/11/2021). Dalam silaturahim itu, BWI memaparkan sejumlah kendala dalam proses sertifikasi tanah wakaf.

Di hadapan Bupati Pamekasan Baddrut Tamam, Ketua BWI Pamekasan Ismail mengungkapkan, di Pamekasan terdapat 1.129 lokasi tanah wakaf. Namun, yang bersertifikat hanya 407 lokasi. 722 tanah belum bersertifikat. Kendati begitu, pihaknya belum bisa memastikan apakah semua tanah tersebut telah memiliki akta ikrar wakaf.

Bacaan Lainnya

Selain itu, politisi Partai Demokrat itu mengungkapkan sejumlah hambatan dalam percepatan pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf. Antara lain; kurangnya antusiasme masyarakat dalam mengurus sertifikat tanah wakaf. Hal itu karena proses administrasi masih dianggap rumit. Masyarakat cenderung ingin menerima sertifikat secara instan.

Keterbatasan biaya juga menjadi salah salah satu hambatan masyarakat. Yang terbesit di benak masyarakat, biayanya mahal. Kemudian banyaknya nadzir atau pewakaf yang meninggal. Seharusnya diusulkan jika ada pewakaf meninggal, harus diusulkan pewakaf baru melalui kantor urusan agama (KUA) lalu ditetapkan oleh BWI.

Dalam hal pelayanan, pihaknya merasakan kurangnya prioritas terhadap program sertifikasi tanah wakaf oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Pada tahun 2020 lalu, BWI sudah bekerja sama dengan Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Kabupaten (Setkab) Pamekasan, namun masyarakat hanya mengusulkan 30 sertifikat tanah wakaf.

“Kebetulan kami di Kemenag punya 104 penyuluh di tingkat kecamatan. Rata-rata 8 orang per kecamatan. Itu kami fungsikan untuk membantu pembinaan terkait perwakafan,” ucap ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan tersebut.

Sementara itu, Bupati Pamekasan Baddrut Tamam mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan BPN Pamekasan. Sebab dia mengatakan, aset milik Pemkab Pamekasan yang berupa tanah juga banyak yang belum bersertifikat. Namun dia menargetkan, di akhir tahun 2021 ini program sertifikasi aset pemkab telah tuntas.

“Karena masih ada beberapa aset yang sejak jaman orde baru masih banyak yang belum didata,” ungkap pria yang akrab dipanggil Mas Tamam itu.

Reporter: Ali Wafa

Redaktur: Wawan A. Husna

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *