Sosialisasi DBHCHT di Bangkalan Rawan Tumpang Tindih

  • Whatsapp
(FOTO: KM/HELMI YAHYA) Zainal Alim Kabag Perekonomian Setkab Bangkalan

KABARMADURA.ID | BANGKALAN – Penyerapan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) tahun 2021 baru terserap 70%. Berdasar hasil serapan, realisasi kegiatan tergolong lamban. Baik kegiatan sosialisasi maupun penegakan hukum. Dana  tersebut berada di lima Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Masing-masing, Bagian Perekonomian, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (Dinkop UM), Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan (Dispenaker), Dinas Perdagangan (Disdag) dan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo). Hal ini diungkapkan anggota Komisi A DPRD Bangkalan Mahmudi, Kamis (25/11/2021).

Bacaan Lainnya

Menurutnya, pembagian dana DBHCHT di daerah dengan slogan Kota Salak tidak terbuka. Sehingga realisasi kegiatan rawan tumpang tindih. Seperti kegiatan sosialisasi dan bentuk kegiatan lainnya. “Terutama objek sosialisasinya hampir sama, nah disinilah kurang bermanfaatnya anggaran tersebut,” ujarnya.

Selain itu, penggunaan dana terindikasi tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Kondisi ini dibuktikan dengan kurang efektifnya kegiatan hingga diselenggarakan secara berulang-ulang. Bahkan, banyak OPD yang seharusnya bisa mengelola dana lebih baik, mala tidak memperoleh anggaran tersebut.

“Saya tidak paham bagaimana pertimbangan pembagiannya, tapi yang jelas ini tidak bisa berbagi antar OPD. Sehingga ada kegiatan yang terkesan berulang-ulang dilaksanakan,” ucapnya.

Sementara itu Kepala Bagian (Kabag) Perekonomian Sekretariat Daerah Bangkalan Zainal Alim mengaku, pembagian DBHCHT sesuai prosedur. Yakni, untuk kesehatan 50 persen seperti Dikes dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). Sedangkan 25 persen untuk sosialisasi dan ditangani lima OPD. Bahkan untuk penegakan hukumnya sama.

“Sampai saat ini masing-masing OPD sudah menyerap anggaran. Bahkan sudah banyak kegiatan yang terlaksana,” responnya.

Kata Zainal, pembagian dana untuk penegakan hukum memang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 206 Tahun 2020. Namun untuk pembagiannya, tetap disesuaikan dengan kebijakan daerah. Sehingga diberikan kembali kepada lima OPD yang sama.

“Peranannya nanti berbeda, untuk sosialisasi dan penegakan hukumnya objeknya berbeda,” jelasnya.

Khusus Bagian Setkab Perekonomian, dirinya menyasar pemangku kebijakan yang mengarah ke pesantren. Sehingga nanti diharapkan,  mengetahui proses hukum yang diperoleh jika menjual atau mengedarkan rokok ilegal. Begitupun empat OPD lainnya, mereka juga menyesuaikan dengan kewenangannya.

“Masing-masing tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) dan manfaatnya berbeda, objek yang kami tuju juga tidak sama, jadi tidak mungkin ada double sosialisasi,” tegasnya.

Lima OPD Penerima DBHCHT 2021

  • Bagian Perekonomian
  • Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (Dinkop UM)
  • Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan (Dispenaker)
  • Dinas Perdagangan (Disdag)
  • Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo).

Reporter: Helmi Yahya

Redaktur: Totok Iswanto

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *