Dinilai Labrak Aturan, PPPK Tuntut Dirut PDAM Mundur dari Jabatannya

  • Whatsapp

KABARMADURA.ID | PAMEKASAN Perkumpulan Pemuda Pengawal Keadilan (PPPK) mendesak Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Jaya mundur dari jabatannya. Desakan tersebut bukan kali pertamanya. Sebelumnya PPPK telah melakukan audiensi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan agar direktur Perumdam dievaluasi.

Namun, karena audiensi itu tidak membuahkan hasil, PPPK menggelar aksi demonstrasi ke kantor DPRD Pamekasan, Kamis (25/11/2021). Ketua PPPK Basri mengungkap sejumlah kebobrokan perusahaan yang dulu bernama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) itu. Pihaknya menganggap direktur Perumdam telah melanggar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018.

Sebab, Perumdam masih merekrut pegawai yang sudah pensiun sebagai tenaga honorer. Pihaknya juga menyesali manajemen keuangan Perumdam yang dinilai amburadul. Lantaran menurutnya, kendati telah banyak menguras anggaran, namun Perumdam masih kerap merugi. Karena itu, pihaknya meminta agar Perumdam transparan dalam hal keuangan.

“Kami minta agar kas PDAM itu diperjelas dan ditaruh di mana kas itu,” ucap Basri.

Selain itu, pihaknya juga mengancam akan melaporkan direktur Perumdam kepada pihak berwajib. Sebab, direktur Perumdam dianggap bertanggung jawab atas tindakan penyambungan pipa liar tanpa meteran oleh pegawai Perumdam. Karena temuan-temuan itu, pihaknya mendesak agar DPRD minta bupati Pamekasan memecat direktur Perumdam.

“Jika DPRD tidak menindaklanjuti, maka kami menduga DPRD juga melakukan hal yang sama,” ucap Basri.

Wakil Ketua DPRD Pamekasan H. Hermanto mengaku siap menindaklanjuti aspirasi demonstran. Namun, pihaknya hanya sebatas bisa berkoordinasi dengan sekretaris daerah (sekda) Pamekasan dan bagian hukum. Sebab, pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk mengeksekusi. Dia mengaku dituntut selama tiga hari untuk segera melakukan koordinasi.

Sejatinya, koordinasi dengan direktur Perumdam telah dilakukan. Komisi II DPRD Pamekasan telah memanggil direktur Perumdam. Namun, karena direktur Perumdam hadir tanpa membawa data-data yang diminta, maka rapat koordinasi hasilnya nihil.

“Beberapa kali sudah memenuhi undangan dengar pendapat (hearing) pihak PDAM. Bahkan, karena pihak PDAM tidak membawa data-data yang diminta, maka kami suruh pulang,” ungkap politisi Partai Demokrat itu.

Reporter: Ali Wafa

Redaktur: Muhammad Aufal Fresky

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *