PR Nakhoda Baru Disporapar Pamekasan

  • Whatsapp
Pemimpin Itu Pelayan Rakyat

Oleh: Muhammad Aufal Fresky*)

Bupati Pamekasan Baddrut Tamam resmi melantik Kusairi sebagai Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) pada Rabu (24/11//2021). Tentu saja, nakhoda baru tersebut diharapkan mampu mengentaskan sejumlah persoalan di bidang kepemudaan, olahraga, dan pariwisata. Lebih-lebih Kusairi bukan orang baru di dunia birokrasi. Sebelumnya, mantan Kepala Satuan Pamong Praja (Satpol PP) Pamekasan itu pernah menjadi Camat Batumarmar dan Tlanakan. Artinya, pengalamannya di bidang tata kelola pemerintahan cukup mumpuni. Dalam catatan ini, saya fokuskan terkait pekerjaan rumah (PR) yang mesti segera diselesaikan oleh Kusairi di bidang kepariwisataan. Mengingat selama pandemi Covid-19 mewabah di Pamekasan, banyak destinasi wisata yang pengunjungnya menurun drastis. Tentu saja, hal itu sangat berdampak pada menurunnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) di bidang pariwisata.

Di Pamekasan sendiri, banyak tempat wisata yang jika dikelola dengan optimal, sebenarnya bisa membawa keuntungan bagi Pemkab. Semisal, ada wisata Kampung Batik Klampar. Selama ini, saya sebagai salah satu pemuda yang lahir, tumbuh, dan berkembang di Desa Klampar, belum melihat perkembangan yang signifikan dari pengelolaan Kampung Batik Klampar. Padahal, potensi Kampung Batik Klampar sangat besar. Di dalamnya terdapat ratusan bahkan ribuan pengrajin batik dan pelaku usaha kecil, mikro, dan menengah (UMKM). Memang, sebagian penjual batik saban harinya menjajakan batiknya di pasar tradisional seperti Pasar 17 Agustus dan Pasar Kolpajung. Saya yakin, mereka pergi ke pasar karena di Klampar sendiri jarang ada orang yang berkunjung dari luar. Beda ceritanya, jika setiap hari ada orang yang berkunjung ke Klampar, pasti setiap penjual tidak akan terlalu sering berjualan di Pasar.

Salah satu penyebab sepinya wisatawan, baik dari Pamekasan maupun luar Pamekasan, disebabkan kurang gencarnya dari Pemkab, khususnya dari Disporapar. Selama ini, peran Disporapar dalam menghidupkan Kampung Batik Klampar belum begitu terasa. Apalagi, sampai saat ini, Gedung Sentra Batik Klampar yang dibangun sejak tahun 2017 itu belum difungsikan. Padahal, anggaran yang digelontorkan mencapai Rp7,6 miliar. Rencananya gedung tersebut akan digunakan untuk tempat pameran, pemasaran, dan pelatihan batik. Namun, rencana tersebut hanya tinggal rencana. Tidak sedikit warga yang menyoroti gedung yang kosong tersebut. Saya pribadi khawatir, jika dibiarkan terus menerus tanpa aktivitas dan perawatan, justru akan menimbulkan kerusakan. Mestinya itu menjadi pekerjaan rumah bagi Dinas terkait, seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) dan Disporapar untuk segera mengoperasikan gedung tersebut. Apalagi, saat ini Disporapar dipimpin wajah baru, yang mana diharapkan memiliki gagasan atau konsep baru untuk menghidupkan Kampung Batik Klampar. 

Merujuk pada buku karangan Sunaryo berjudul Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia, dijelaskan bahwa dalam pengelolaan pariwisata, sebenarnya berbagai sektor bisa turut andil. Pemerintah bisa berfungsi sebagai fasilitator, swasta sebagai investor, dan masyarakat sebagai pelaksana dari kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan pariwisata. Namun, peran masyarakat perlu diseimbangkan dengan peran pemerintah maupun swasta. Selain itu, menurutnya, dalam pengembangan pariwisata dengan model pemberdayaan masyarakat, harus diarahkan pada beberapa hal, di antaranya; a) Meningkatnya kapasitas, peran, dan inisiatif masyarakat dalam membangun pariwisata, b) Meningkatnya posisi dan kualitas keterlibatan/partisipasi masyarakat, c) Meningkatnya nilai manfaat positif pembangunan kepariwisataan bagi kesejahteraan ekonomi masyarakat, d) Meningkatnya kemampuan masyarakat dalam melakukan perjalanan wisata.

Masih dalam buku yang sama, Sunaryo mengutarakan, ada tiga prinsip pokok dalam strategi perencanaan pembangunan kepariwisataan, yaitu: a) Mengikutsertakan anggota masyarakat dalam pengambilan keputusan, b) Adanya kepastian masyarakat lokal menerima manfaat dari kegiatan kepariwisataan, c) Pendidikan Kepariwisataan bagi masyarakat lokal. Saya sendiri sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Sunaryo, bahwa masyarakat perlu dilibatkan secara aktif dalam pembangunan destinasi wisata. Sebab, tujuan pengembangan objek wisata sendiri pada dasarnya untuk memberdayakan masyarakat, yang pada akhirnya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat.

Oleh sebab itu, nakhoda baru Disporapar diharapkan mampu berinovasi dan menghasilkan program-program baru yang mampu menghidupkan Kampung Batik Klampar, dan destinasi wisata lainnya, seperti Pantai Jumiang, Api Tak Kunjung Padam, Pantai Talang Siring, Wisata Religi Batu Ampar, dan sebagainya. Selain itu, integrasi antarobjek wisata juga penting untuk diperhatikan agar pengunjung dari luar semakin tertarik. Disporapar juga bisa mengadakan festival budaya secara periodik untuk memancing wisatawan dari luar Pamekasan. Dalam hal ini, Disporapar bisa melibatkan milenial dan beragam komunitas untuk mengadakan festival budaya tersebut. Sebab, biasanya milenial memiliki ide-ide yang kreatif dan inovatif dalam menyelenggarakan sebuah acara besar. 

Tidak hanya itu, Disporapar perlu untuk berkolaborasi dengan Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) untuk lebih gencar mempromosikan semua destinasi wisata dan beragam kekayaan budaya Pamekasan, seperti kuliner khas dan batik tulis. Kepala Disporapar yang baru diharapkan mampu melibatkan semua pihak, khususnya anak-anak muda untuk memperkenalkan destinasi wisata di Pamekasan ke dunia luar. Tugas dan tanggung jawab yang akan dipikul oleh Kusairi selaku pimpinan baru Disporapar di antaranya bagaimana agar destinasi wisata di Pamekasan semakin maju dan berkembang. Intinya, implementasi dari rencana-rencana besar di bidang kepariwisataan sangat dinantikan oleh warga. 

 

*) Pelaku UMKM batik asal Desa Klampar, Pamekasan

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *