Penggunaan Anggaran Sekolah Penggerak di Sumenep Minim Pengawasan

(FOTO: KM/MOH RAZIN) DILATIH: Anggaran yang dikucurkan kepada lembaga pendidikan nampaknya tidak hanya murni dari APBD melainkan terdapat sumber anggaran lain, seperti halnya anggaran untuk program sekolah penggerak.

KABARMADURA.ID | SUMENEP -Anggaran yang dikucurkan kepada lembaga pendidikan nampaknya tidak hanya murni dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Melainkan terdapat sumber anggaran lain yang langsung diterima oleh sejumlah sekolah. Seperti halnya anggaran untuk program sekolah penggerak.

Plt Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Sumenep Moh Iksan mengatakan, ada sekitar 50 lebih sekolah di bawah binaannya mendapatkan alokasi dana dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Realisasi anggaran itu secara teknis pembelanjaannya dipasrahkan ke sekolah bersangkutan.

“Kami memang dapat laporan ada juga bantuan dari pusat setiap tahun kepada sekolah yang ikut atau ditetapkan sebagai sekolah penggerak, tetapi proses belanjanya dipasrahkan sesuai kebutuhan sekolah,” kata Iksan.

Bacaan Lainnya

Mengenai laporan penggunaannya, Iksan mengaku sejauh ini masih belum ada petunjuk teknis (juknis) terkait pelaporan itu. Sehingga pihaknya tidak terlalu mengawasi terhadap anggaran itu.

Dia melanjutkan, pemerintah pusat menunjuk Sumenep sebagai satu-satunya menjadi pilot project sekolah bergerak di Madura. Dengan beberapa sampel sistem sekolah yang dinilai inovatif. Namun, dalam pelaksanaannya tidak banyak dilibatkan. escortstars

“Termasuk yang ada juknis itu untuk PAUD maupun RA, yakni dibelanjakan untuk alat peraga edukasi (APE), dan besarannya pun kami lupa kalau untuk PAUD dan TK,” imbuhnya.

Masih menurut Iksan, termasuk guru-gurunya yang diikutkan pelatihan selama 10 hari hanya sekolah yang bersangkutan yang mengetahui besaran insentif yang didapatkan. Tetapi untuk sekolah menengah pertama (SMP) mendapat dana sebesar Rp100 juta, sementara sekolah dasar (SD) mendapatkan dana Rp70 juta setiap tahunnya.

Sementara itu, Muhsinudin salah satu kepala sekolah penerima program sekolah penggerak mengatakan, untuk program sekolah penggerak masih belum bisa berjalan maksimal, termasuk juknis pembuatan rapor yang formatnya masih belum jelas juga.

“Mungkin karena masih awal-awal, jadi banyak yang belum berjalan lancar, tetapi memang tahapan-tahapan sudah jalan, mulai dari pematangan tenaga pendidik, melalui pelatihan daring dan offline,” papar dia.

Reporter: Moh Razin

Redaktur: Mohammad Khairul Umam

Tinggalkan Balasan