oleh

8 Tahun Bergantung pada PMD, PDAM Pamekasan Dituding Minim Manfaat

Kabarmadura.id/Pamekasan-Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Pamekasan, dinilai masih minim memberikan manfaat. Bahkan, Badan Usaha Miliki Daerah (BUMD) yang nyaris setiap tahun mendapat kucuran Penyertaan Modal Daerah (PMD) itu, tidak pernah sekalipun menyumbang terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sekretaris Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan Moh. Ali mengungkapkan, sudah hampir 8 tahun PDAM bergantung pada PMD untuk bertahan “hidup”. Ironisnya, modal besar yang selalu dikucurkan kepada PDAM tidak berbanding lurus dengan kontribusi BUMD tersebut.

Ali menyebut, sebagai BUMD seharusnya PDAM mampu menghasilkan PAD untuk meningkatkan ekonomi daerah, sebagaimana yang diinginkan Pemkab saat memberikan PMD.

Ironisnya lanjut Ali, di samping minim manfaat, pelayanan PDAM kerapkali dikeluhkan masyarakat. Selama ini ungkap dia, PDAM sama sekali tidak memberikan kenyamanan pada masyarakat. Bahkan menurutnya, manjemen pengelolaan PDAM tidak jelas.

“Hampir 8 tahun PDAM ini hanya menghabiskan modal, tapi tak menyubang PAD, pengelolaannya pun tidak jelas, pelayanannya pun tidak maksimal,” ungkapnya, Selasa (11/2/2020).

Ali melanjutkan, aturan yang dijadikan dalih oleh PDAM untuk tidak sumbang PAD tidak jelas. Jika memang benar ada aturan yang mensyaratkan PDAM harus memiliki wilayah cakupan pelayanan 80 persen baru bisa sumbang PAD, dirinya menyebut hal itu hanya dalih PDAM.

Harusnya lanjut Ali, PDAM bisa menyampaikan secara detail, regulasi atau peraturan pemerintah yang mengatur tentang syarat PDAM untuk bisa subang PAD. Politikus Partai Demokrat itu meminta, agar PDAM mengkaji lagi tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan kewajiban-kewajiban sebagai BUMD.

“Jangan ke aturannya, tapi ke PADnya, kalau memang ada aturan begitu mana, pasal berapa, ayat berapa, harus jelas dong,” tukasnya.

Sebelumnya, Direktur  PDAM Kabupaten Pamekasan Agus Bachtiar menjelaskan, salah satu syarat PDAM diharuskan menyumbang terhadap PAD apabila cakupan pelayanan PDAM sudah mencapai 80 persen, sementara hingga saat ini cakupan pelayanana PDAM baru mencapai 30 persen.

Tidak hanya itu, dirinya mengatakan sekalipun akan dipaksakan untuk menyumbang PAD, regulasi yang berlaku tetap akan menolak sumbangan itu, bahkan pendapatan yang telah disumbangkan ke PAD harus dikembalikan oleh pemerintah ke PDAM.

“Jadi kami memang tidak wajib bayar PAD, bahkan jika kami bayar itu, harus dikembalikan karena aturannya demikian,” terangnya. (km53/pin)

 

Komentar

News Feed