Usulan Perumdam Tirta Jaya Minta Rp149 Miliar ke Pemkab Disetujui DPRD Pamekasan

  • Whatsapp
(FOTO: KM/ALI WAFA) LEGA: Akhirnya usulan raperda tentang penambahan modal dasar PDAM disetujui oleh Bapemperda DPRD Pamekasan.

KABARMADURA.ID | PAMEKASAN-Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan akhirnya menyetujui rancangan peraturan daerah (raperda) tentang penambahan modal dasar Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Jaya.

Usulan raperda itu disetujui oleh Bapemperda untuk menjadi program pembentukan peraturan daerah (propemperda) tahun 2022. Sebelumnya, Bapemperda DPRD Pamekasan menolak usulan raperda itu karena modal dasar yang diajukan terlalu besar dan tidak realistis.

Bacaan Lainnya

“Dulu ditolak karena pihak PDAM tidak bisa menjelaskan detail penggunaan modal dasar itu,” ungkap Ketua Bapemperda DPRD Pamekasan Ach. Tatang.

Namun, pria yang akrab disapa Tatang itu mengatakan, kendati usulan raperda itu diterima, namun pihaknya memberikan catatan, PDAM harus mengubah master plan menjadi lebih rinci dan lebih detail. Selain itu, pengajuannya harus realistis.

Persetujuan usulan PDAM itu dilakukan melalui rapat Bapemperda DPRD Pamekasan. Karena penjelasan PDAM pada rapat terakhir menurutnya sudah dapat diterima. Dalam pengajuannya, PDAM mengusulkan modal dasar sekitar Rp149 miliar.

“Kami menyetujui programnya, karena itu syarat dari pemerintah pusat. Dengan catatan, harus diubah secara realistis, agar pembahasannya nanti dengan pansus enak,” jelas Tatang.

Lebih lanjut, politisi Partai Golkar itu mengatakan, pihaknya hanya menyetujui usulan tersebut menjadi raperda. Selebihnya, apakah usulan raperda itu disetujui menjadi perda atau tidak bergantung pada hasil pembahasan panitia khusus (pansus) atau komisi tertentu yang membidangi.

“Kami hanya kerangka dasar saja, globalnya saja. Tidak masuk ke substansinya. Substansinya nanti dibahas dengan pansus atau komisi yang ditunjuk,” tambah Tatang.

Diketahui, Perumdam Tirta Jaya mengusulkan dua raperda; tentang penambahan modal dasar dan tentang dana hibah. Perda tentang dana hibah itu merupakan perintah dari pemerintah pusat. Isinya pemerintah pusat dan pemerintah daerah masing-masing menanggung dana hibah Rp1,5 miliar.

Reporter: Ali Wafa

Redaktur: Wawan A. Husna

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *