BUMDes Banyak Tidak Berbadan Hukum

KURANG SEMPURNA: 247 desa di Bangkalan sudah membentuk BUMDes sejak tahun 2018, namun banyak yang tidak berbadan hukum.

KABARMADURA.ID | BANGKALAN-Badan usaha milik desa (BUMDes) merupakan kegiatan usaha desa yang dikelola secara langsung oleh pemerintah desa dan berbadan hukum. Akan tetapi, di Bangkalan masih banyak desa yang BUMDes-nya tidak berbadan hukum.

“Secara struktural memang sudah dibentuk, banyak yang hanya sekedar terbentuk tapi tidak berbadan hukum. Hanya sebagian saja yang sudah berbadan hukum,” ungkap Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Bangkalan, Ahadian Hamid melalui Kabid Pemerintahan Desa Handiyansah saat ditemui di kantornya, Selasa (4/1/2022).

Sementara Kasi Pemberdayaan BUMDes DPMD Bangkalan Fery mengungkapkan, dari 247 desa yang tersebar 18 kecamatan di Bangkalan, sudah membentuk BUMDes sejak tahun 2018 silam.

Bacaan Lainnya

Setiap tahun juga sudah dianggarkan untuk pembinaan BUMDes. Akan tetapi, selama dua tahun pandemi Covid-19, mulai tahun 2019 hingga 2021, pembinaan ditiadakan karena anggaran terdampak refocusing.

“Dua tahun terakhir ini kan pandemi, sehingga banyak anggaran yang terkena refocusing untuk penanganan Covid-19. Jadi terkendala di situ untuk pembinaannya,” ungkap Fery tanpa menyebut nominal anggarannya.

Di lain pihak, salah satu pengurus BUMDes Desa Pandebeh, Kecamatan Kamal yang namanya enggan disebutkan sangat berharap pada Pemerintah agar pembinaan terhadap BUMDes bisa ditingkatkan, sehingga kemampuan dalam mengelola perusahaan meski dalam lingkup desa bisa bersaing.

“Pembinaan sangat perlu dilakukan, untuk mengasah kemampuan. Sehingga dengan kemampuan yang diperoleh saat pelatihan ataupun pembinaan bisa diaplikasikan,” tandasnya.

Reporter: km62

Redaktur: Wawan A. Husna

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.