oleh

93 Kendaraan Dinas Ditengarai Raib

 

Kabarmadura.id/SAMPANG-Terdeteksi ada tiga masalah dalam pengelolaan aset kendaraan dinas di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang. Antara lain, kendaraan yang disewakan namun raib dan tidak ada kejelasan unitnya, kemudian ada pejabat yang diberi anggaran untuk sewa kendaraan, namun masih menggunakan kendaraan dinas secara gratis.

Baca Juga: Dana Sewa Mobil Pejabat Rp84 Juta per Unit

Masalah yang ketiga berasal dari wakil rakyat. Setelah munculnya kebijakan pemerintah pusat, bahwa anggota DPRD tidak perlu lagi menggunakan mobil dinas, karena diganti dengan tunnjangan transportasi. Anehnya, mobil dinas yang mereka pakai, justru tidak dikembalikan.  Sehingga kendaraan dinas yang ada di tiga unsur tersebut, harus dikembalikan ke pemerintah.

Sayangnya, sebanyak 93 unit kendaraan berstatus aset pemerintah, belum kunjung dikembalikan oleh pemakainya. Jumlah tersebut merupakan sisa dari 115 unit yang sudah dikembalikan sebelumnya. Tidak ada alasan yang jelas terhadap aksi penahanan kendaraan dinas tersebut.

Selain 2 unit yang dipakai legislator Sampang, pengembalian tersebut, atas instruksi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BP2KAD) Sampang, setelah terbitnya laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK) tahun 2016 terhadap keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang.

Dalam laporan itu, tercatat ada pengelolaan aset kendaraan dinas yang carut marut.

Moda transportasi tersebut tersebar di sejumlah instansi. Jumlah totalnya sebanyak 208 unit.  Kewajiban pemngembalian tersebut kerena berbagai pertimbangan untuk diinventarisisasi. Namun hingga saat ini, masih ada 93 unit kendaraan aset belum dikembalikan.

Kendaraan yang belum dikembalikan tersebut, kendaraan roda tiga 84 unit, roda empat 6 unit dan 2 unit mobdin anggota DPRD serta 1 unit mobdin camat.

Sebelumnya, terhitung ada 208 unit kendaraan dinas yang wajib dikembalikan, dengan alasan pengelolaannya yang amburadul. Antara lain moda tranportasi hibah dari Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) yang dikelola Dinas Perhubungan (Dishub) Sampang sebanyak 141 unit berjenis motor roda tiga dan 32 unit kendaraan roda empat.

Selain itu, 20 unit mobil dinas (mobdin) anggota Dewan Perawakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sampang dan 14 unit mobil dinas yang dipakai camat, serta 1 unit mobdin kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Sampang.

Kepala Bidang (Kabid) Pengelolaan Aset BPPKAD Sampang, Bambang Indra Basuki membenarkan ihkwal banyaknya kendaraan aset daerah yang belum dikembalikan. Pihaknya mengaku sudah berkali-kali melayangkan surat permohon pengembalian kepada pengelola dan pemanfaat kendaraan aset tersebut.

“Sampai saat ini, masih ada puluhan kendaraan aset yang belum dikembalikan, kami sudah melayangkan surat permohon berkali-kali, namun belum dikembalikan juga,” kata Bambang Indra Basuki, Kamis (28/2).

Namun Bambang mengaku tidak bisa berbuat banyak, yang dilakukan hanya mengirimkan surat permohonan kepada pengelola dan pemanfaat kendaaraan untuk segera dikembalikan. Sayangnya, upaya tersebut belum membuahkan hasil yang maksimal, karena hingga saat ini masih ada puluhan kendaraan aset yang belum dikembalikan.

“Kami sudah berkali-kali melayangkan surat untuk segera dikembalikan, namun tetap saja masih banyak yang belum dikembalikan,” tukasnya.

Sementara itu, Anggota Komisi I DPRD Sampang Syamsul Arifin meminta pemkab lebih tegas dalam menginventarisasi keberadaan aset berupa kendaraan. Pasalnya, setiap tahun, LHP BPK selalu menemukan pengelolaan dan inventaris aset yang carut marut.

“Kami minta pemkab (BPPKAD red) lebih serius dan tegas dalam mengelola dan menginventarisir aset kendaraan, semua kendaraan yang belum dikembalikan dapat ditarik paksa, karena sudah mengabaikan permohonan dan teguran, kalau perlu dijatuhi sanksi,”singkatnya.

Untuk diketahui, pengembalian dan penarikan kendaraan aset moda tranpotasi yang dikelola Dishub Sampang berdasarkan temuan LHP BPK tahun 2016 tentang keberadaan mode transportasi yang dipihakketigakan tanpa pejanjian yang jelas dan adanya tunggakan uang sewa yang tak terbayar oleh pihak ketiga.

Sementara untuk pengembalian mobdin anggota DPRD Sampang, berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2017 yang mengganti fasilitas mobdin anggota DPRD dengan tunjangan tranportasi. Sedangkan pengembalian mobdin camat dan kepada dinas itu, karena camat dan sebagian kepala dinas mendapatakan anggaran sewa kendaraan. (sub/waw)

Komentar

News Feed