934 Aset Tanah Pemkab Belum Bersertifikat

  • Whatsapp
ASET PEMKAB: Gedung SDN Tentenan Barat, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan Belum bersertifikat

Tahun ini Ajukan Sertifikat 22 Bidang Tanah

Kabarmadura.id/PAMEKASAN – Pengelolaan aset berupa tanah milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan belum terurus dengan baik. Buktinya, sebagian besar tanah pemkab belum memiliki sertifikat.

Kepala Bidang (Kabid) Aset Badan Keuangan Daerah (BKD) Pamekasan, Imam Wahyudi menyampaikan, Pemkab Pamekasan memiliki 1.537 bidang tanah. Yang sudah bersertifikat atas nama pemkab masih 603 bidang tanah sedangkan yang masih belum bersertifikat sebanyak 934 bidang tanah. Salah satu alasannya karena data tidak lengkap.

“Semua bidang tanah yang ditempati kantor milik pemkab itu sudah bersertifikat. Namun pada umumnya yang berkenaan dengan Dinas Pendidikan seperti di Sekolah Dasar Negeri (SDN), salah satunya di SDN Desa Tentenan Barat, Kecamatan Larangan Pamekasan belum bersertifikat,” katanya, Ahad (10/03).

Dijelaskan, pihaknya sudah mengupayakan agar semua sisa bidang tanah pemkab yang belum bersertifikat segera bersertifikat. Pihaknya melakukan proses pengajuan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pamekasan utamanya melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

“Saat ini sedang tahap Koordinasi data. Yang sudah proses pengajuan sebanyak 22 bidang tanah,” ujarnya.

Dilanjutkan Imam, sebanyak 22 Bidang tanah tersebut berada di empat kecamatan, yakni Kecamatan Waru, Batu Marmar, Kadur, dan Pandemawu. Rinciannya, SDN Bajur 2, SDN Waru Timur 1, SDN Waru Timur 2, SDN Tagengser Laok 2, SDN Tagengser Laok 3, SDN Tagengser Laok 4, SDN Waru Barat 1, SDN Waru Barat 2, SDN Waru Barat 5, SDN Waru Barat 6, SDN Waru Barat 7, Kecamatan Waru. SDN Bangsereh 1, SDN Tamberu 1, dan SDN Tamberu 2 di Kecamatan Batu Marmar. SDN Kartagena Laok 1, SDN Kartagena Laok 3, SDN Kartagena Tengah 1, SDN Kartagenna Tengah 2, SDN Kartagenna Tengah 4 yang berada di Kecamatan Kadur. Serta SDN Pagagan 1, SDN Pagagan 2, SDN Jarin 1, SDN Jarin 3, dan SDN Jarin 4 di Kecamatan Pademawu.

“Pengajuan sertifikat atas usulan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kemudian untuk proses sertifikatnya dibantu di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pamekasan. Tahun 2019 ditargetkan selesai,” paparnya.

Sebelumnya Kepala Subbagian Tata Usaha BPN Pamekasan, Andri Satriyo menyampaikan, PTSL itu mengukur semua bidang tanah yang belum disertifikat. Sementara yang berkaitan dengan aset pemkab, pihaknya sudah menyiapkan peta bidangnya. Jika pemkab ingin menyertifakat aset yang dimiliki, tinggal mendaftarkan saja ke PTSL pertanahan Pamekasan.

“Sementara yang di PTSL ini pemkab masih belum ada laporan daftar di BPN Pamekasan,” ucapnya, Selasa (5/3).

Menurutnya, jika seluruh aset negara termasuk pemkab saat ini tengah dalam proses sertifikasi lahan akan semakin bagus. Alasannya, di samping memaksimalkan program yang ada, juga untuk mendata tanah-tanah milik pemkab supaya jelas.

“Masih belum ada, sebab yang menangani  adalah bagian Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Barang Milik Negara (BMN). Salah satu contoh tanah tanah aset termasuk punya kodim, kepolisian,” paparnya.

Kordinasi dengan pemerintah menurutnya sudah dilakukan termasuk  kepada Bupati Pamekasan Pada bulan Januari sampai Februari kemarin.

“Terkait aset pemkab tanya pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah,” tegas Andri.

Ketua Komisi I DPRD Pamekasan Ismail mengutarakan untuk PTSL yang baru ini, tanah kas pemkab boleh diajukan sebagai program PTSL. Pembangunan pun dapat dilakukan secara lebih efisien. Nantinya, pemerintah dapat mempertimbangkan penggunaan lahan dengan biaya yang lebih rendah.

“Jikalau tidak menyalahi aturan, sebaiknya tanah pemkab itu didaftarkan sertifikat. Kalau tanah kas desa tentu masuk PTSL,” tambahnya.(km45/pai)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *