960 Kendaraan Dinas Kompak Nunggak Pajak, Ada yang Beralasan Lupa

  • Whatsapp
(FOTO: KM/SUBHAN) TIDAK PATUT DITIRU: Terdeteksi 960 unit kendaraan dinas di  Sampang menunggak pajak.

KABARMADURA.ID | SAMPANG-Sebanyak 960 unit kendaraan dinas baik roda dua maupun roda empat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang diketahui belum bayar wajib pajak. Hal itu terungkap berdasarkan laporan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Sampang.

Atas kondisi tersebut, Pemkab Sampang melalui Dinas Perhubungan (Dishub) Sampang beserta tim yang terdiri dari unsur polisi, Satpol PP Sampang langsung mengadakan pemeriksaan terhadap kendaraan pelat merah dengan menyisir semua organisasi perangkat daerah (OPD) di wilayah itu.

Kepala Dishub Sampang Aji Waluyo Melalui Kasi Lalu Lintas Jalan Khotibul Umam mengungkapkan, seyogyanya upaya penyisiran wajib pajak kendaraan itu merupakan program rutin yang digalakkan instansinya bersama tim, karena berkaitan dengan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) yang bersumber dari parkir berlangganan.

“Setelah tim turun, ada temuan di sebagian OPD ini memang belum bayar wajib pajaknya, ada yang sampai tiga dan enam unit, yang mayoritas dari mereka beralasan lupa, belum sempat dan alasan lainnya,” ujar Khotib, Selasa (23/11/2021).

Setelah bersurat dan turun ke sejumlah OPD itu, jumlah kendaraan belum bayar pajak tersebut diklaim terus mengalami penyusutan. Untuk tunggakan pajak kendaraannya, ada yang sudah lebih dari satu tahun, tapi mayoritas belum hanya bayar tahun ini yang sudah telah dua hari sampai satu pekan.

Adapun terkait penyebab banyaknya kendaraan pelat merah yang nunggak pajak itu. lantaran adanya kendaraan yang rusak, tetapi tidak langsung dilakukan penghapusan atau tanpa laporan ke Samsat Sampang, sehingga tagihannya tetap ada.

“Jika memang ada hambatan, secepatkan berkoordinasi dengan kami dan siap dibantu, karena alasannya banyak, ada yang karena BPKB, STNK-nya yang sudah hilang, bahkan ada yang beralasan nomor rangkanya yang keropos dan lain semacamnya,” terangnya.

Lanjut Khotib, sebenarnya biaya untuk perpanjangan STNK sudah melekat di masing-masing OPD, terkecuali di Dinkes yang masih bayar sendiri-sendiri dengan jumlah data kendaraan sekitar 296 unit yang tersebar di RSUD Ketapang, Mohammad Zyn dan lain sebagainya.

Untuk kendala yang dialami oleh tim dalam penyisiran, seperti di Kecamatan Sampang, banyak kendaraan yang dipegang oleh kepala desa yang banyak tidak setor, sehingga dari jumlah kendaraan 46 unit, hanya 20 kendaraan yang sempat dikroscek, sehingga puluhan kendaraan lainya tidak bisa diketahui, jika sudah bayar pajaknya atau belum.

“OPD yang sudah kita datangi ini, diminta untuk membuat laporan terkait tindak lanjutnya, sehingga kami bisa merekap kendaraan yang sudah selesai bayar pajaknya,” pungkasnya.

Reporter: M. Subhan

Redaktur: Wawan A. Husna

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *