Abaikan Ijop, Lima Ponpes di Bangkalan Terancam Ilegal 

  • Whatsapp
(FOTO: KM/DOKUMEN) WARNING:Pondok pesantren (ponpes) yang tidak memperpanjang pengurusan ijin operasional (ijop) tidak akan memperoleh bantuan dari pemerintah. 

KABARMADURA.ID, BANGKALAN – Izin operasional (ijop) lima pondok pesantren (ponpes) di Kabupaten Bangkalan belum diurus. Kondisi itu, diketahui dari hasil pendataan yang dilakukan Kementerian Agama (Kemenag). Pengurusan izin pesantren harus segera diselesaikan. Sehingga, bisa terdata pada informasi data pokok pendidikan islam atau emis.

Kepala Seksi (Kasi) Pendidikan Islam Kemenag Bangkalan Hamidah mengaku, lima ponpes tersebut tidak memperpanjang izin operasional di tahun 2021. Bahkan, sudah memberikan peringatan agar segera mengurus perpanjangan izin tersebut. “Iya benar, sementara yang saya tahu ada lima ponpes,” ujarnya, Rabu (30/6/2021). 

Pihaknya menegaskan, jika lima ponpes mengabaikan atau tidak segera memperpanjang ijop tidak akan terdaftar atau ilegal. Selain dikategorikan sebagai ilegal, ponpes tidak akan mendapatkan bantuan. Sebab, sesuai petunjuk teknis (juknis) baru, ponpes penerima bantuan pemerintah harus terdaftar pada emis. 

“Kalau tidak perpanjang izin tahun ini, tentu seterusnya akan menjadi ponpes ilegal dan jangan harap bisa memperoleh bantuan. Karena tidak terdapat pada pendataan yang dilakukan pemerintah,” tegasnya.

Sementara itu, salah satu pengurus Ponpes di Bangkalan Miftahul Ahyar menjelaskan, pengurusan izin sedang dilakukan dan masih menunggu beberapa persyaratan yang belum dilengkapi. Menurutnya, rentan waktu pengurusan perpanjangan izin tidak ditentukan. Sehingga, ketika informasi yang diterima terlambat yang mengakibatkan pengurusan telat.

“Sudah kami urus, sedang dalam proses pengajuan. Kami juga taunya baru-baru ini, karena sebelumnya tidak ada yang menginformasikan,” tukasnya.  (hel/ito)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *