oleh

Ada Ganjalan, Jadwal Penetapan Bupati Sumenep Terpilih Belum Dipastikan

KABARMADURA.ID, SUMENEP-Jadwal penetapan bupati dan wakil bupati (wabup) Sumenep belum diputuskan. Sebab, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumenep masih meihat kemungkinan adanya sengketa dan tidaknya, utamanya sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK).

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumenep Divisi Teknis Rahbini menjelaskan, penetapan akan bisa ditentukan setelah pihaknya menerima salinan buku registrasi perkara konstitusi (BRPK) dari MK.

Dalam BRPK itu yang akan menunjukan adanya gugatan yang harus disidangkan dan tidaknya.

“Masih belum ada salinan BRPK yang dikirim ke KPU RI atau kabupaten. Iya (penetapannya nunggu itu untuk melihat adanya sengketa),” ungkapnya kepada Kabar Madura, Selasa (22/12/2020).

Diketahui, pasangan Achmad Fauzi-Dewi Khalifah menjadi pihak yang menanti penetapan itu setelah dinyatakan menang dar hasil rekapitulasi suara tingkat kabupaten beberapa waktu lalu. Pasangan ini unggul 23.200 suara atas Fattah Jazin-M. Ali Fikri Warits.

Sebagai persiapan jika terjadi perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di MK, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sumenep sudah mulai menyusun domumen terakit itu.

Kata Komisioner Divisi Hukum, Data, Informasi Bawaslu Sumenep persiapan itu telah dilakukan melalui penyelenggaraan rapat kerja (rakor) pada Sabtu (19/12/2020). Rakor itu dihadiri 27 panitia pemilihan kecamatan (PPK) se-Sumenep.

“Semua PPK ikut serta,” jelasnya.

Berdasarkan penelusuran informasi oleh Kabar Madura, per Selasa (22/12/2020) dini hari, MK telah menerima 123 permohonan sengketa hasil pilkada serentak dengan masing-masing, 109 permohonan sengketa pemilihan bupati (pilbup), 13 permohonan sengketa pemilihan wali kota (pilwali), dan 1 permohonan sengketa pemilihan gubernur (pilgub). (idy/waw)

Komentar

News Feed