oleh

Ada Kejanggalan di Seleksi CPNS IAIN Madura

PALING ANEH: Mohammad Tamin AR, salah satu peserta seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) dosen di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura yang mengungkap adanya kejanggalan.

Kabarmadura.id-Terselenggaranya rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) dosen di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura tahun 2018, tidak berjalan mulus. Terdapat kejanggalan yang diungkap para peserta seleksi. Yakni munculnya fitur baru di akun peserta CPNS.

Sebagaimana diketahui, setiap peserta CPNS memiliki akun sendiri di CAT BKN 2018. Akun tersebut yang digunakan untuk mengisi seluruh biodata sekaligus persyaratan dan formasi yang dipilih.

Yang menjadi kejanggalan, fitur itu berisi daftar riwayat hidup (DRH) yang muncul di akun peserta. Anehnya, tidak semua akun peserta menerima fitur tersebut. DRH tersebut muncul sebelum kelulusan yang diumumkan Badan Kepegawaian Nasional (BKN).

Salah satu peserta seleksi bernama Zaini Tamin AR mengungkapkan, pada akun twitter BKN mengindikasikan, bahwa peserta yang tertera fitur DRH, akan diterima. Warga Martajasa, Kabupaten Bangkalan tersebut kemudian mencoba mencari pembanding dari seleksi CPNS di kementerian lain.

Rupanya benar, peserta CPNS di kementerian lain, peserta menerima DRH setelah ada pengumuman resmi tentang kelulusan dari kementerian yang bersangkutan. Sementara di Kementerian Agama belum ada pengumuman resmi, namun DRH pada akun BKN milik peserta sudah muncul.

Informasi tersebut menjadi perbincangan hangat di group WhatsApp (WA) peserta CPNS dosen IAIN. Akibatnya, sebagian peserta merasa ada kejanggalan dalam rekrutmen tersebut.

“Bahkan di salah satu medsos BKN sempat dihiden. Lantaran sempat ramai di group mengenai kelulusan. Dengan pernyataan yang mendapat DRH positif lulus. Sehingga peserta yang mendapatkan DRH sesumbar dan membagikan ke group,” ujarnya, Selasa (22/1).

Untuk mencari kepastian, peserta mencari tahu tentang informasi DRH sebagai bukti kelulusan ke panitia penyelenggara rekrutmen CPNS dosen IAIN tahun 2018.

“Saya dengan dua teman saya melakukan konfirmasi ke IAIN Madura bagian kepegawaian tertanggal 14 Januari 2019. Kami ingin mengetahui informasi valid tentang DRH dan nilai SKB. Tapi pihak kepegawaian menyatakan sudah menyetorkan nilai tersebut ke (pemerintah) pusat,” kesalnya.

Pada 15 Januari 2019, peserta lain dari Kabupaten Tuban bernama Muhammad Rouf juga menghadap bagian kepegawaian. Namun juga diarahkan untuk bertanya ke pemerintah pusat.

“Padahal sebagai penyelenggara pihak IAIN, semestinya menyimpan semua hasil tes sebagai data. Dan idealnya pihak IAIN pihak pertama yang mendapatkan informasi dari Jakarta atau pusat,” tegasnya.

Sementara itu, Rektor IAIN Madura, Mohammad Kosim mengkau belum mengetahui pasti terkait informasi tentang DRH yang muncul pada laman online BKN. Sebab, pihaknya baru datang menunaikan ibadah umrah. Sedangkan untuk hasil tes SKB, dia menegaskan, menjadi kewenangan pusat.

“Maaf yang ini (DRH, red) saya belum tahu. Karena baru datang umrah dan langsung ke Jakarta untuk mengikuti rapat. Kemudian untuk hasil tes SKB merupakan data rahasia, hanya pusat yang berwenang,” responnya. (ito/waw)

Komentar

News Feed