Ada Laporan, Disperta dan KP Sampang Klaim Nihil Pelanggaran Penyaluran Pupuk Bersubsidi

(FOTO: KM/FATHOR RAHMAN) GIGIH: Disperta dan KP Sampang mengklaim tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh kios pupuk di musim tanam tahun 2021 di Sampang

KABARMADURA.ID | SAMPANG -Mencuatnya dugaan penjualan pupuk bersubsidi di atas harga eceran tertinggi (HET) dibantah oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Disperta dan KP) Sampang. Mereka mengklaim tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh kios.

Sebelumnya, terungkap ada penjualan pupuk di atas harga ketentuan. Seperti di Kecamatan Banyuates, yang diketahui ada pupuk dijual seharga Rp120-Rp140 ribu. Sementara HET ditetapkan Rp110 -Rp115 ribu per kwintal.

Kepala Bidang (Kabid) Ketahanan Pangan dan Hortikultura (KPH) Nurdin mengatakan, pihaknya sudah melakukan monitoring, termasuk hasil penyelidikan tidak terbukti ada penjualan pupuk bersubsidi di atas harga ketentuan.

Bacaan Lainnya

“Penjualan pupuk sudah sesuai aturan. Kami sudah kroscek tidak ada penjualan di atas HET, ” katanya.

Dia mengatakan, jika ada uang lebih dari HET, adalah ongkos tambahan. Diakui, jika kios meminta ongkos kirim ketika mengantar pupuk ke tempat petani. Termasuk diantarkan ke lokasi kelompok tani (poktan).

Sehingga dinilai wajar jika ada penarikan biaya ongkos. Sebab rata-rata lokasi petani jauh dari kios. Sementara untuk harga pupuk sesuai dengan ketentuan.

“Setelah dikroscek tidak ada pelanggaran. Jika ada tambahan ongkos itu bisa saja ada kesepakatan. Sebab petani bisa menerima pupuk di lokasi, ” ucapnya.

Menurutnya, selama ini Disperta selalu mengingatkan kios mematuhi HET. Sehingga jika ada bukti pelanggaran dan valid akan diberlakukan sanksi. Namun sejauh ini pihaknya berdalih belum menemukan pelanggaran.

Diungkapkan, salah satu faktor adanya ongkos biasanya karena jarak kios dengan petani jauh. Sehingga tidak sedikit petani yang membeli ke kecamatan lain yang lebih dekat.

“Sejauh ini kami belum menemukannya. Tapi jika ada yang valid dan terbukti, kami berlakukan sanksi kepada kios, ” imbuhnya.

Sebelumnya, kasus dugaan penyimpangan penjualan pupuk dilaporkan warga ke Komisi II DPRD Sampang. Sehingga wakil rakyat meminta pemerintah menindaklanjutinya.

Reporter: Fathor Rahman

Redaktur: Wawan A. Husna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.