oleh

Ada Permainan Harga Pupuk Bersubsidi, Disperta Dinilai Lemah

KABARMADURA.ID, Sampang – Puluhan massa yang tergabung dalam Forum Mahasiswa Sampang (Formasa) mendatangi Kantor Dinas Pertanian (Disperta) setempat, Kamis (12/11/2020). Kedatangan mereka mempertanyakan banyak kasus yang merugikan petani, salah satunya tentang permain harga pupuk bersubsidi.

Pantauan Kabar Madura, demonstran melakukan long march dari Kantor Bupati Sampang menuju Dinas Pertanian. Secara bergantian mereka melakukan orasi satu persatu. Setelah sampai di lokasi massa dihadang puluhan anggota polisi. Dalam orasinya massa menyampaikan beberapa tuntutan. Selain itu, mereka juga membentangkan kertas bertulis kritikan kepada kepada Plt Kepala Disperta.

“Kami meminta plt Kepala Disperta Suyono harus bertanggung jawab. Sebab banyak permainan harga pupuk di bawah. Termasuk banyaknya penyuluh yang makan gaji buta,” kata korlap aksi Arifin.

Dia mengungkapkan, jika harga pupuk dijual jauh di atas harga eceran tertinggi (HET). Sesuai aturan pupuk per sak semestinya dijual Rp90 ribu. Namun kenyataannya, penerima diberi harga Rp155 per sak. Permainan harga itu diduga dilakukan oknum petugas Disperta.

Tidak hanya itu, demonstran mengkritisi kinerja penyuluh yang yang tidak turun ke petani. Sehingga, diketahui banyak kantor yang disediakan tidak digunakan. Bahkan, massa juga mengungkapkan ada bantuan bibit gratis namun sampai di petani dijual belikan

“Kami meminta, Plt Disperta segera menyelesaikan kasus ini. Jika dalam 10 hari tidak ada perubahan kami meminta dia mundur dari jabatannya,” ucapnya.

Kondisi di lokasi sempat memanas saat mahasiswa mendesak Plt Kadisperta menemui mereka. Namun beberapa menit kemudian Suyono menemui demonstran. Bahkan menandatangani tuntutan massa untuk segera ditindaklanjuti.

Plt Kepala Disperta Suyono menegaskan jika tidak ada permainan harga pupuk. Meskipun harga diketahui lebih dari HET hanya untuk penggantian ongkos antar ke titik petani. “Saya sudah perintahkan kepada distributor. Jika ada kios yang jual di atas HET segera dihentikan dan diganti,” katanya.

Sementara soal penyuluh, pihaknya mengatakan tidak ada penyuluh yang tidak bekerja. Sebab menurutya, kinerja penyuluh terpantau dengan adanya penugasan. Terutama pendataan e-RDKK. “Jika memang ada akan kami pecat. Apalagi menjual tanaman semestinya gratis,” imbuhnya. (kAm54/mam)

 

 

 

Komentar

News Feed