Ada Proyek Sarpras Pendidikan Rp33 M, Disdik dan DPRD Sampang Tidak Dilibatkan

  • Whatsapp
(FOTO: KM/SUBHAN) DILEWATI SAJA: Program rehabilitasi dan renovasi sarpras pendidikan di Sampang tembus Rp33 miliar, namun program itu tanpa lalui pengawasan DPRD Sampang.

KABARMADURA.ID | SAMPANG -Realisasi program rehabilitasi dan renovasi sarana prasarana (sarpras) sekolah di Sampang diketahui tanpa pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sampang. Program senilai Rp33.371.016.000 itu terdeteksi dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2021.

Namun diduga tanpa ada koordinasi dan sinkronisasi dengan program Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang yang merupakan penerima manfaat. Sedangkan pelaksana program itu adalah PT. Mari Bangun Nusantara.

Bacaan Lainnya

Menurut anggota Komisi IV DPRD Sampang Moh. Iqbal Fatoni, dari awal hingga sekarang, program rehab sarpras dari Kementerian PUPR itu tidak pernah ada koordinasi ke DPRD Sampang, bahkan pihak Dinas Pendidikan (Disdik) Sampang juga tidak dilibatkan.

Alhasil, sinkronisasi program antara pemerintah pusat, provinsi dan daerah tidak berjalan maksimal. Karena menurut Iqbal Fatoni, antara kementerian dengan dinas di daerah masih memiliki ego sektoral.

Di sisi lain, imbuh dia, jika tidak melibatkan pemerintah daerah, juga berpotensi terjadinya benturan dengan perencanaan yang sudah dibuat secara matang oleh pemerintah daerah.

“Dari awal kami tidak ikut-ikut, bahkan Disdik saja yang langsung bersentuhan juga tidak dilibatkan, tiba-tiba program ini ada dan dikerjakan,” ungkap pria yang akrab disapa bung Fafan itu.

Kendati Disdik Sampang tidak dilibatkan, Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sampang berpandangan, semestinya harus ada upaya untuk memantau dan mengawasi, karena nanti yang akan memanfaatkan sarpras itu masyarakat Sampang.

Lanjut Fafan, semestinya program pusat dan daerah itu harus tersinkronisasi, sehingga ada program yang memang prioritas daerah, dan bisa diketahui juga diawasi, maka progres dan kualitas pengerjaan rehabilitasi sarpras itu terpantau oleh semua pihak terkait.

“Untuk pengawasan, harusnya Disdik ambil inisiatif minimal berkunjung, karena dampaknya nanti pasti ke siswa dan guru di Sampang, dan juga bisa tahu proses dan progres bahkan kualitas pengerjaannya,” terangnya.

Menanggapi hal itu, Kepala Bidang (Kabid) Pembinaan SD Disdik Sampang Arif Budiansor menjelaskan, terdapat 8 sekolah penerima program rehabilitasi dan renovasi dari Kementerian PUPR.Namun dirinya tidak membeberkan nama dan alamat lembaga penerima program dari pemerintah pusat tersebut.

Pihaknya berdalih, hanya sebatas penerima manfaat, bahkan dari awal tidak pernah dilibatkan, hanya mendapatkan surat pemberitahuan.

“Bukannya tidak ingin memantau dan mengawasi, dari awal kami tidak dilibatkan, program ini langsung ditangani oleh provinsi dan pusat yang dilaksanakan oleh PT, sedangkan daerah hanya penerima manfaat,” ulasnya.

Reporter: M. Subhan

Redaktur: Wawan A. Husna

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *