oleh

Ada Syarat Baru, Harga Pupuk Subsidi Rawan Dipermainkan

KABARMADURA.ID, SAMPANG – Penebusan pupuk subsidi yang harus menggunakan kartu tani, diyakini rentan menimbulkan transaksi jual beli dengan harga lebih mahal. Pasalnya, untuk petani yang tidak memiliki kartu tani, harus membeli pupuk sesuai tarif pupuk nonsubsidi dan lebih mahal.

Akibatnya, pupuk dengan harga mahal tersebut akan tetap dibeli, karena sangat dibutuhkan oleh masyarakat, khusunya  petani. Penebusan harus dengan kartu tani atau formulir itu mulai berlaku Oktober tahun 2020 ini. Hal itu sebagai bukti bahwa petani tersebut terdaftar di rencana definitif kebutuhan kelompok elektronik (e-RDKK).

Menurut petani asal Kecamatan Banyuates, Arifin, jika pupuk tersebut dijual di atas harga subsidi, akan memberi keuntungan pada kelompok tertentu dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Terlebih, petani tidak mengetahui berapa jatah pupuk bersubsidi yang seharusnya diterima.
“Pupuk ini kebutuhan, jadi berapa pun harganya, tetap dibeli, dan ini rawan dimanfaatkan oleh orang yang ingin mencari untung lebih banyak,” ucap Arifin, Minggu (1/11/2020).

Diungkapkan Arifin, saat ini sudah ada pupuk yang dijual dengan harga Rp125 ribu, itu pun tidak semua bisa membelinya. Sehingga dirinya meminta kepada pemerintah untuk dapat memberikan solusi, agar petani tidak resah dan tidak merasa dibatasi dalam bertaninya.

“Di sini itu ada yang jual pupuk sampai Rp125 ribu, itupun ada petani yang tidak dapat,” imbuhnya.
Sementara itu, Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pertanian (Dispertan) Sampang Suyono mengatakan, yang tahu detail dalam realisasi pupuk subsidi adalah pemilik kios atau distibutor. Namun agar terealisasi dengan benar, pihaknya melalui petugas di kecamatan memonitoring kios-kios tersebut.

Bahkan, jumlah yang didistribusikan dicatat, guna mengetahui pupuk yang sudah disalurkan ke petani, dan itu sebagai bentuk pengawasan.

Harga satu karung pupuk subsidi senilai Rp90 ribu, namun Suyono memberi kebebasan jika ada kelompok tani yang menjual dengan harga Rp95 ribu dan sudah sesuai kesepakatan. Baginya hal itu sah-sah saja, karena juga ada ongkos angkut. Tetapi jika petani tersebut mengambil pupuk langsung ke kios, harus senilai Rp90 ribu.

“Untuk harga pupuk subsidi ini Rp90 ribu, tapi jika ada poktan yang jual Rp95 ribu tidak apa-apa, sesuai kesepakatan,” tuturnya.

Kendati demikian, kios pupuk bersubsidi di Sampang yang hanya berjumlah 83 unit, dinilai tidak begitu efektif dalam percepatan penyaluran, sebab ada satu kios yang melayani dua sampai empat desa.

Selain itu, pupuk subsidi tidak bisa diambil oleh orang lain tanpa menunjukan kartu keluarga (KK), kartu tani serta formulir sebagai bukti bahwa terdaftar di e-RDKK.
“Semua kios tidak akan memberikan pupuk subsidi jika tanpa dibuktikan dengan data-data yang jelas, jadi tidak bisa dipermainkan,” pungkasnya. (mal/waw)

Komentar

News Feed