“Aduan” ke Mabes Polri Masih Ngambang

  • Whatsapp
PASRAH: NIZAR ZAHRO enggan mengomentari progres perkara yang dilaporkan ke Mabes Polri.

Kabarmadura.id/Bangkalan-Polemik dugaan adanya pemalsuan dokumen yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bangkalan, masih ngambang. Hingga kini, kedua belah pihak, baik pelapor dan terlapor masih menunggu perkembangan proses hukum yang diadukan ke Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) tersebut.

Arif Sulaiman selaku kuasa hukum calon legislatif (caleg) dari Partai Gerindra Nizar Zahro mengungkapkan, progres laporan yang dilayangkan ke Mabes Polri masih stagnan.

“Masih belum ada informasi lebih lanjut atas laporan ke Mabes Polri,” terangnya, Selasa (17/9).

Meski Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 telah usai dan penetapan caleg telah dilakukan, namun pihaknya mengaku masih akan melanjutkan kasus tersebut. Saat ini, harapan terakhir tim kemenangan Nizar Zahro, bertumpu pada keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pusat.

Sayangnya, DKPP pun sampai saat ini masih belum bisa memberikan keputusan terhadap perkara tersebut. Kendati demikian, Arif Sulaiman mengaku tetap akan menunggu keputusan dari DKPP, untuk menentukan langkah yang akan diambil selanjutnya terhadap perkara tersebut.

“Kita masih menunggu keputusan DKPP, untuk langkah selanjutnya belum kita bicarakan dengan lainnya karena belum ada keputusan,” paparnya.

Sementara itu, Nizar Zahro terkesan pasrah terhadap keadaan. Dirinya mengungkapkan, masih belum bisa memberikan komentar lebih lanjut terkait perkara yang dilaporkan kuasa hukumnya ke Mabes Polri.

Pasalnya, dia menyebut bahwa pelaporan yang dilakukan bukan dari pihaknya. Kendati demikian, dirinya terus mengikuti perkembangan serta menunggu keputusana atas perkara tersebut.

“Jangan dulu, saya beri nomor pelapornya saja ya,” jawabnya singkat.

Di tempat terpisah, Ketua KPU Bangkalan Zainal Arifin mengatakan, bahwa dirinya dan timnya yakin akan memenangkan kasus tersebut. Sebab menurutnya, bukti dan saksi yang dibawa pelapor saat persidangan kurang kuat.

“Insyaallah, yakin menang,” tukasnya.

Perjalanan panjang perkara Nizar Zahro ini bermula, saat dirinya merasa kehilangan suara sebanyak 58 ribu di 9 kecamatan yang ada di Bangkalan. Setelah proses aduan Nizar Zahro berlangsung, dirinya mencium adanya dugaan pemalsuan dokumen c1 milik KPU dan Bawaslu saat pembuktian persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK). Hingga kini perkara tersebut masih belum menemui titik terang. (ina/pin)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *