Jadwalkan 10 Februari untuk Vaksinasi Pejabat Publik

  • Whatsapp
(FOTO: KM/ IST) TAHAP DUA: Komandan Kodim 0826 Pamekasan, Inf. Tedjo Baskoro saat melaksanakan pencanangan vaksinasi.

KABARMADURA.ID, PAMEKASAN  – Selama kegiatan vaksinasi khusus tenaga kesehatan (nakes) tengah berlangsung, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan menjadwalkan kegiatan vaksinasi tahap kedua untuk pejabat publik pada 10 Februari mendatang.

Vaksinasi tahap kedua itu, akan menyasar para pejabat yang telah divaksin pada pencanangan sebelumnya. Sedikitnya, ada 11 orang pejabat termasuk Bupati Pamekasan Baddrut Tamam yang akan divaksin.

Bacaan Lainnya

Plt. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Pamekasan, dr. Achmad Marsuki, melalui Kepala Bidang (Kabid) Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Pamekasan, dr. Nanang Suyanto mengatakan, vaksin yang akan digunakan masih sama dan menggunakan sisa vaksin sebelumnya.

“3.360 itu, sudah meliputi kekurangan dosis pertama plus sisanya untuk dosis kedua,” ucapnya.

Selain itu, beberapa pejabat yang pencanangan sebelumnya gagal divaksin akan divaksin bersamaan dengan pejabat pada dosis kedua. Diketahui, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan Fathorrahman dan Sekretaris Daerah (Sekda) Totok Hartono, sebelumnya gagal divaksin lantaran mengalami gangguan kesehatan.

Nanang meminta, agar keduanya menjaga kesehatan saat akan menghadapi vaksinasi, agar tidak tertunda kembali. Nanang menyebutkan, sejatinya kebutuhan vaksin untuk target 70 persen dari seluruh masyarakat Pamekasan yaitu berkisar 558 ribu warga.

Setiap warga direncanakan akan mendapatkan dua dosis vaksin. Sehingga, total kebutuhan vaksin untuk masyarakat mencapai 1.116.000 dosis. Sementara itu, vaksinasi tahap kedua akan menyasar pelayan publik yaitu aparatur sipil negara (ASN), anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polisi.

“Nanti setelah nakes dan pejabat publik selesai. Hanya saja, vaksinnya belum datang,” pungkasnya.

Namun pihaknya belum menjadwalkan pelaksanaan vaksinasi untuk tahap berikutnya. Bahkan mengaku, belum mengantongi data jumlah sasaran pelayan publik yang bakal divaksin. Namun demikian, tidak semua masyarakat mau untuk divaksin.

Sebagaimana telah diberitakan sebelumnya, sejumlah nakes ada yang menolak untuk divaksin. Karenanya, anggota Komisi IV DPRD Pamekasan, Wardatus Sarifah meminta agar masyarakat mau divaksin.

Pihaknya menegaskan, bahwa vaksin sinovac telah terbukti dan teruji secara klinis mampu meningkatkan imun tubuh dan menjaga kekebalan kelompok dari ancaman wabah Covid-19.

Dia meminta, agar masyarakat tidak terprovokasi oleh kabar tidak benar mengenai vaksin sinovac. Menurutnya, Negara tidak mungkin mengorbankan jutaan penduduknya. Bahkan pihaknya tidak berharap harus mengusulkan peraturan daerah (perda) tentang vaksinasi agar masyarakat tidak semakin dibebankan dengan perda tersebut.

Kendati begitu, sekalipun harus mengusulkan terbitnya perda tentang vaksinasi yang di dalamnya memuat sanksi bagi warga yang menolak untuk di vaksin,  bukan suatu pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Sebab, hal itu juga demi kebaikan bersama.

“Vaksin ini demi kebaikan bersama. Tapi, kalau untuk disiplin memerlukan perda, maka itu bukan hal yang tidak mungkin,” tegasnya. (ali/ito)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *