oleh

Agar Tak Menjadi Raja-raja Kecil

Peresensi: Muhammad Itsbatun Najih*

Ada dua isu krusial pada hari-hari ini: draf RUU Omnibus Law dan pandemi COVID-19. Keduanya secara langsung menuntut adanya uraian yang lebih ideal atas tumpang tindih kewenangan Pusat dan Daerah yang masih belum bisa terselesaikan. Pembagian subjek pemangku kepentingan nyatanya tidak berjalan koheren; tapi masih kusut untuk kemudian tidak bisa dijadikan pegangan dasar kepada Pusat atau Daerah, sebuah permasalahan dibebankan.

Momen Reformasi pada tahun 1998, menandakan berakhirnya era sentralistik. Kekuasaan tidak berada penuh di tangan Presiden. Lahirlah kekuasaan kedaerahan. “Orang-orang daerah” diberi keluasan kewenangan untuk mengatur dan memberdayakan potensinya. Era desentralisasi ini pada awalnya menumbuhkembangkan optimisme; lantaran hasil kekayaan daerah tidak perlu disetor ke Pusat. Sehingga pembangunan di daerah bisa secara optimal dimanfaatkan. Jarak (gap) kemajuan Pusat dan Daerah perlahan bisa diciutkan. Kecemburuan Daerah kepada Pusat niscaya berkurang drastis.

Sayangnya, andaian desentralisasi untuk kesejahteraan masyarakat daerah, tidak berjalan mulus. Bahaya laten macam korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam periode sentralistik Orde Baru, rupanya menjalar dalam praktik sentralisasi. Rupa-rupanya pula, sentralisasi hanyalah wujud lain yang lebih kecil dari sentralisasi. “Korban” dari dua pola pemerintahan tersebut, tetaplah pada masyarakat; utamanya kelompok marjinal. Dengan kata lain, bila kekuasaan sentralistik mengusungkan presiden bak raja besar, maka desentralisasi pun memunculkan raja-raja kecil.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) nyaris sama saja dengan Aanggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); sama-sama rawan menjadi bancakan. Justru, perihal kebocoran anggaran karena praktik KKN di daerah, prosentasenya amat tinggi. Buku ini menyajikan fakta menarik bahwa, kejahatan KKN oleh raja kecil di daerah, ditopang oleh lemahnya pengawasan oleh orang daerah pula. Nyatanya, banalitas KKN di daerah hampir selalu diungkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK); bukan oleh penegak hukum di daerah. Sejak 2004 hingga Maret 2019, KPK menangani 107 kepala daerah yang bermasalah (halaman: 4).

Namun, ada variabel lain yang juga menjadi batu sandungan kegagalan desentralisasi, yakni ketidaksiapan “orang daerah” dalam menyelenggarakan pemerintahan. Rendahnya sumber daya manusia (SDM) juga disebut sebagai biang kerok mengapa setelah gencar pemekaran di sana-sini, progres perekonomian justru mundur; dan kesejahteraan masyarakat otomatis berjalan di tempat. APBD sebagai modal utama pembangunan dan roda penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tataran implementasinya justru karut marut sejak di awal/hulu.

Selain sebab KKN, permasalahan pengelolaan keuangan pemerintah daerah juga dipicu oleh belum maksimalnya kinerja aparatur birokrasi, daya serap anggaran yang tak kunjung optimal, dan rendahnya akuntabilitas. Buku ini membantu publik untuk benar-benar secara serius ikut dalam pengawasan penyusunan APBD. APBD amat berkait dengan rencana program pembangunan oleh calon kepala daerah dalam kampanye Pilkada. Janji-janji pembangunan mesti dicermati agar ketika diimplementasikan, sesuai dengan taksiran peningkatan kesejahteraan masyarakat; ataupun, agar nilai suatu proyek pembangunan tidak memunculkan celah korupsi serta pemborosan.

Buku ini memberikan semacam petunjuk praktis kepada kepala daerah/pemda agar dapat mengelola APBD secara benar, cermat, bermanfaat, dan memikat. Memikat menibakan arti munculnya inovasi-inovasi program penbangunan kepala daerah dalam mengeksekusi APBD tanpa dibarengi kekhawatiran bahwa kebijakannya tersebut bakal cacat hukum atau teranggap korupsi. Bila suatu APBD dipahami oleh kepala daerah sekadar membelanjakan pada aspek-aspek yang menjadi rutinitas, maka yang terjadi adalah rendahnya daya serap anggaran.

Sebaliknya, stakeholders pengelola APBD juga dituntut cermat; agar pelaksanaannya bisa bernilai ekonomis, efisien, dan efektif. Stakeholders atau semacam aparatur birokrasi inilah yang kerap tidak sejalan/sehaluan dengan kepala daerah dalam urusan kelola duit masyarakat. Satu sisi, kepala daerah punya kewenangan –yang cenderung pragmatis– untuk melakukan mutasi jabatan berdasar sukatidak suka. Sisi lain, aparatur birokrasi bisa menjadi ganjalan implementasi kebijakan bak pagar makan tanaman.

Karena itulah, reformasi birokrasi amat diperlukan. Buku ini membabar strategi reformasi birokrasi berlandas asas profesionalitas, akuntabel, terukur, dan sesuai dengan undang-undang. Sehingga, diharapkan pada suatu penyelenggaraan pemerintahan daerah, mampu menghasilkan pemerintahan demokratis. Kerjasama apik kepala daerah dan aparatur birokrasi di bawahnya dapat saling bersinergi. Lebih penting lagi, paradigma desentralisasi kekuasaan seyogianya bisa menghasilkan kesejahteraan dan keadilan pada masyarakat daerah.

*tinggal di Kudus

 

Data buku:

Judul: Good Governance: Pengelolaan Keuangan Daerah

Penulis: Dr. Reydonnyzar Moenek & Dr. H. Dadang Suwanda

Penerbit: Rosdakarya, Bandung

Terbit: September, 2019

Tebal: 229 halaman

ISBN: 978-602-446-368-7

Komentar

News Feed