Agenda Politik Pemilihan Wabup Pamekasan Terhambat PPKM Darurat

  • Whatsapp
(FOTO: KM/ ALI WAFA) MENAGIH: Tim Berbaur tetap berpegang pada keterangan DPRD yang akan menyelesaikan pilwabup Pamekasan pada September 2021 mendatang.

KABARMADURA.ID, PAMEKASAN-Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat di Pamekasan tidak hanya menghambat ekonomi, pendidikan dan kesehatan, tetapi juga menghambat kegiatan politik. Sebab, pemilihan wakil bupati (wabup) Pamekasan yang dinginkan selesai pada September mendatang, dikhawatirkan tidak terwujud.

Sekretaris Partai Koalisi Berbaur Heru Prayitno mengatakan, Berbaur tetap menagih janji Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan. Sebab, pimpinan DPRD sebelumnya telah berjanji akan menyelesaikan revisi tata tertib (tatib) DPRD pada Agustus dan menyelesaikan pilwabup pada September 2021.

Bacaan Lainnya

“Menurut keterangan ketua DPRD kepada kami, tatib itu akan selesai pada bulan Agustus. Wabup sudah akan terisi bulan September,” terangnya.

Pihaknya berharap agar tidak kembali terjadi penggeseran jadwal. Sebab PPKM darurat akan selesai pada 20 Juli 2021. Meskipun PPKM darurat akan diperpanjang, pihaknya akan tetap melakukan langkah-langkah selanjutnya.

“Diperpanjangnya PPKM kan belum keluar. Kami ikuti pemerintah. Tapi Berbaur tetap akan melangkah,” ucap ketua DPC Partai Amanat Nasional (PAN) Pamekasan itu.

Baginya, PPKM darurat telah cukup menghambat sejumlah agenda Berbaur. Pihaknya telah menyusun agenda konsolidasi dengan sejumlah pihak. Mulai dari tokoh politik, organisasi kemasyarakatan (ormas) dan ulama. Namun agenda tersebut tidak bisa diselesaikan.

Banyaknya tokoh masyarakat dan ulama meninggal dunia juga menjadi alasan agenda konsolidasi yang direncanakan dari awal dengan terpaksa harus ditunda. Sebab, selain karena PPKM darurat, ada beberapa tokoh dan ulama yang akan dikunjungi namun telah lebih dulu meninggal dunia.

“Karena keterbatasan PPKM ini, jadi kami tunda. Dan juga banyak tokoh ulama yang meninggal dunia yang sudah diagendakan untuk kami kunjungi,” jelas Heru.

“Yang jelas, yang kami pegang adalah keterangan anggota DPRD yang mengatakan bahwa tatib selesai Agustus ini,” imbuh pria berkacamata ini.

Sementara itu, kantor DPRD Pamekasan saat ini tengah membatasi kegiatan kedinasan dan memberlakukan work from home (WFH) untuk beberapa pegawai. Bahkan, baru-baru ini, Ketua DPRD Pamekasan Fathor Rahman berduka dan merasa kehilangan karena meninggalnya ajudannya. (ali/waw)

 

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *