oleh

Akhir Tahun 2020, 170 Sekolah Tanpa Kepala Sekolah

Kabarmadura.id/Bangkalan-Pada akhir tahun 2020, Dinas Pendidikan (Disdik) Bangkalan memprediksi akan ada 170 sekolah yang kekurangan kepala sekolah. Selain itu, Bangkalan juga kekurangan guru PNS sekitar 3.000-an.

“Akhir tahun kami bakal kekurangan sekitar 170 kepala sekolah di Bangkalan. Sedangkan, pelaksanaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tidak bisa mengcover kekurangan guru PNS untuk menjaring kepala sekolah baru,” kata Kepala bidang (Kabid) Pembinaan Tenaga Pendidik dan Kependidikan Disdik Bangkalan Moh Bakrun.

Dia berharap pemerintah pusat membuat kebijakan baru, sehingga kekurangan kepala sekolah dan PNS bisa terpenuhi. Sedangkan, di Bangkalan sendiri didominasi oleh guru honorer.

“Kami harapannya ada kebijakan baru dari pemerintah seperti pengangkatan guru honorer menjadi PNS secara besar-besaran,” harapnya.

Menanggapi hal itu, Ketua Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bangkalan Nur Hasan menyampaikan, kekurangan guru PNS bahkan kepala sekolah nantinya disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP). Bahwa rasio guru PNS yang pensiun tidak sebanding dengan rekrutmen PNS, sudah beberapa tahun ini, pengangkatan menjadi PNS masih berlangsung tahun kemarin.

“Itu pun tidak ada SK-nya sampai sekarang, sedangkan yang pensiun tidak bisa ditunda,” ujarnya.

Menurutnya, kebutuhan di bawah (sekolah, red) juga tidak bisa ditunda. Maka, dia meminta kepada pemerintah pusat untuk dijadikan atensi. Terlebih, katanya kepala sekolah yang menjabat Plt. karena saat ini tidak bisa mengangkat jabatan baru.

“Karena meskipun golongan kepangkatan sudah penuh itu tidak bisa karena harus memenuhi Uji Cakep,” terangnya.

“Ini kan miris, siapa yang akan mengatur manajemen sekolah jika kepala sekolah hanya dijabat Plt. Sedangkan, Plt tidak bisa membuat keputusan atau menandatangani ketika ada Bos,” imbuhnya.

Dia meminta Pemkab Bangkalan agar segera menganggarkan kepala sekolah baru. Katanya, juga segera melakukan finalisasi untuk ujian CPNS kemarin. Kemudian dia mendesak, agar segera menurunkan SK Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

“Karena pemerintah kabupaten ini telah menyiapkan anggarannya untuk itu. Dan mudah-mudahan di tahun 2020 dan 2021 ini anggaran untuk uji Calon Kepala Sekolah (Cakep) dianggarkan dengan baik,” tutupnya. (ina/pai)

 

Komentar

News Feed