oleh

Akibat Jabatan Kadaluwarsa, Seluruh Administrasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Mandek

KM/Ist-Ahmad Masuni: Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumenep yang telah kadaluwarsa masa jabatannya.

Kabarmadura.id/SUMENEP-Seluruh administrasi di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sumenep sejak tanggal 4 April 2019 dihentikan, terutama yang berkaitan dengan tandatangan kepala dinas. Sebab, Ahmad Masuni sebagai kepala dinas di instansi yang mengurus desa ini sudah kadaluwarsa.

Masuni telah menjabat sebagai kepala DPMD selama lima tahun. Sedangkan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 117 tentang ASN dan PP Nomor 11 Tahun 2017, Pasal 133 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil atau PNS menyebutkan bahwa jabatan pimpinan tinggi hanya dapat diduduki selama lima tahun.

“Ya (mengerjakan, red) kegiatan di luar kegiatan, di luar tindakan administratif, kalau berkaitan dengan tanda tangan atau apa (lainnya, red)) tidak bisa saya,” ungkap Masuni saat dihubungi Kabar Madura, Kamis (11/4).

Ia menambahkan bahwa dirinya hanya mengikuti peraturan yang berlaku, apabila memaksakan diri melakukan tindakan administratif maka jelas hal itu melanggar regulask yang berlaku dan sama halnya mencederai  tatanan hukum yang ada.

Apalagi administrasi masalah keuangan. Mantan kepala dinas pendidikan itu tidak mau mengambil resiko meskipun aktivitas di DPMD membutuhkan anggaran. Menurut Masuni, dirinya saat ini masih menungu keputusan dari bupati, apakah mau diperpanjang masa jabatannya di DPMD atau mau dimutasi ke dinas lain. Ia menyerahkan semua keputusannya kepada Bupati Sumenep A Busyro Karim. (mad/rei)

Komentar

News Feed