Akibat PPKM, Sejumlah OPD Pemkab Sumenep Tuntut Tambahan Anggaran

  • Whatsapp
(FOTO: KM/IMAM MAHDI) SANGAT LAMA: Akibat PPKM, sejumlah OPD Pemkab Sumenep tuntut tambahan anggaran, namun belum juga diberikan.

KABARMADURA.ID, SUMENEP-Sebulan dibahas, anggaran penanganan wabah Covid-19 di Sumenep belum bisa direalisasikan. Pembahasan oleh Tim Anggaran (Timgar) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep masih butuh satu pekan lagi untuk finalisasi.

Pergeseran anggaran ke organisasi perangkat daerah (OPD) sejatinya sangat ditunggu, karena menjadi kebutuhan untuk kegiatan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat.

Bacaan Lainnya

“Memang butuh waktu yang lama untuk pembahasan itu, jika sudah selesai, akan diinfokan. Insyaallah Senin depan sudah selesai,” kata Kepala Bidang (Kabid) Anggaran Badan Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Sumenep Ferdiansyah, Senin (2/7/2021)

Diketahui, anggaran yang disiapkan untuk tahun 2021 itu senilai Rp90 miliar. Sumbernya dari bantuan tidak terduga (BTT) senilai Rp36.966.056.309 dan dari sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) senilai Rp53.033.943.691. Anggaran itu akan ditambahkan pada lima OPD.

Sedangkan Kepala Seksi (Kasi) Pengelolaan Anggaran BPPKAD Sumenep Ach. Gazali Putra menyampaikan, OPD yang mengajukan tambahan untuk dana Covid-19 karena ada pemberlakukan PPKM.

OPD tersebut antara lain, Dinas Kesehatan (Dinkes), Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Moh. Anwar (MA), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) dan Dinas Perhubungan (Dishub) Sumenep.

“Kebutuhan anggaran tersebut karena melonjakanya Covid-19 di Kota Keris. Sehingga, anggaran di beberapa OPD tersebut menjadi kekurangan,” ujarnya.

Dia mencontohkan, Satpol PP, BPBD dan Dishub Sumenep meminta anggaran lantaran menuntut adanya kegiatan patroli pada pelaksanaan PPKM darurat yang dimulai 3-20 Juli 2021 hingga perpanjangan pada 2 Agustus 2021.

Sedangkan untuk RSUD MA dan Dinkes Sumenep meminta kebutuhan untuk tenaga kesehatan, alat-alat kesehatan seperti rapid test, serta alat kesehatan lainnya.

“Jika tidak mencukupi, akan melakukan penambahan melalui perubahan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah),” tukas dia. (imd/waw)

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *