Akibat Tarik Ulur, Pembentukan AKD DPRD Sumenep Molor

  • Whatsapp
SUASANA RAPAT: Pembentukan AKD di DPRD Sumenep melalui rapat paripurna harus tertunda.

Kabarmadura.id/SUMENEP-Rencana pembentukan alat kelengkapan dewan (AKD) di DPRD Sumenep harus tertunda. Sesuai rencana, pembentukan AKD dilakukan Senin (7/10) melalui rapat sidang paripurna. Namun rencana itu harus kandas karena beberapa hal.

Sesuai jadwal, AKD yang akan dibentuk di rapat paripurna, antara lain adalah empat komisi, Badan Musyawarah (Bamus) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sumenep. Bahkan, suasana rapat di ruang rapat paripurna sempat alot.

Mengenai tertundanya pembentukan AKD, Ketua DPRD Sumenep Abdul Abdul Hamid Ali Munir menyampaikan, bahwa ada sejumlah fraksi yang belum berkirim surat berkenaan dengan pembentukan komisi-komisi.

“Ada tiga fraksi yang belum berkirim surat. Mungkin karena di fraksinya terjadi tarik menarik kepentingan,” katanya.

Pasalnya, ketiga fraksi itu sempat mengirimkan surat untuk pendistribusian anggota fraksinya ke komisi-komisi. Namun, surat yang masuk tidak berlaku, karena terjadi perubahan dari tiga fraksi tersebut.

Sehingga dengan hal itu, maka pembentukan fraksi dan AKD lainnya terjadi penundaan. Terhadap penundaan pembentukan AKD itu, Hamid belum bisa memastikan untuk kembali menggelar paripurna.

“Tentunya kami memberi kesempatan kepada tiga fraksi itu untuk menggelar rapat. Mengenai kapan bisa digelar kembali paripurna pembentukan AKD, selama fraksi tidak berkirim surat, mana bisa menggelar paripurna,” jelasnya.

Di dalam rapat paripurna pembentukan AKD, anggota DPRD Sumenep dari Fraksi Demokrat sempat mempertanyakan tidak hadirnya dua pimpinan DPRD Sumenep yang tidak hadir.

Padahal, pimpinan sudah mendapatkan jatah tunjangan lebih, termasuk tunjangan BBM 15 liter per hari. Seharusnya, kata Hanafi, pimpinan memberikan contoh yang baik kepada anggota DPRD yang lain.

“Tapi pada kenyataannya, dua pimpinan tidak hadir. Paling tidak, ketika rapat paripurna hadir sehingga memberikan contoh yang baik, apalagi pimpinan sudah mendapatkan tunjangan lebih, seperti BBM,” ungkapnya.

Ditegaskan politisi asal kepulauan itu, bahwa substansinya bukan pada BBM tersebut. Melainkan, berupa contoh dari pihak pimpinan supaya aktif hadir. Apalagi pimpinan sudah mendapatkan fasilitas dan tunjangan yang lebih dibandingkan anggota.

Menanggapi perihal tidak hadirnya dua pimpinan di sidang paripurna kemarin, Hamid mengaku tidak tahu. Namun ada yang menyampaikan kepada dirinya bahwa tidak hadirnya karena ada kifayah.

Sementara mengenai tunjangan BBM, Hamid mengaku bahwa tunjangan itu sudah ada sejak zaman kepemimpinan pimpinan DPRD sebelumnya. (ong/waw)

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *