Aktivis PMII Protes Pemkab Bangkalan soal Pola Penanganan Bencana Kekeringan

  • Whatsapp
(FOTO: KM/FA'IN NADOFATUL M.) SOLUSI: Aktivis PMII Bangkalan mendatangi BPBD untuk meminta penanganan bencana kekeringan dimaksimalkan, Kamis (5/8/2021).

KABARMADURA.ID, BANGKALAN-Aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Bangkalan mengkritik pola penanganan bencana kekeringan yang rutin melanda Bangkalan setiap tahun. Pasalnya, pola penanganannya selalu mengandalkan droping air dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan.

Ketua Komisariat PMII STKIP PGRI Bangkalan Moh. Fausen meminta agar ada penanganan yang bersifat jangka panjang. Dia mengusulkan penanganan itu bisa berupa pembuatan tandon atau pengeboran untuk mencari sumber air.

Bacaan Lainnya

Selain itu, dia meminta agar Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bangkalan menggunakan alat geolistrik dalam mencari sumber mata air ketika ingin mengebor.

“Kami dari PMII menginginkan solusi jangka panjang, bukan hanya droping air yang dilakukan,” katanya saat audiensi dengan Kepala BPBD Bangkalan Rizal Moris bersama sejumlah aktivis PMII Bangkalan di kantor BPBD Bangkalan, Kamis (5/8/2021).

Berdasarkan hasil audiensinya itu, BPBD siap melakukan pengeboran dan pembuatan tandon untuk mengurangi kasus kekeringan Bangkalan. Sebab, droping air dirasa hanya penanggulangan bencana jangka pendek. Sehingga, hal tersebut kurang efektif karena hanya bersifat sementara, bukan mengatasi bencana tersebut.

“Kami ke BPBD hanya ingin menyesuaikan data kami dengan data BPBD untuk solusi jangka panjangnya dan kami ingin BPBD merekomendasikan dengan Dinas PUPR Bangkalan. Karena PUPR merupakan instansi yang juga memiliki program pengeboran dan pembuatan tandon,” ungkapnya di ruangan kepala BPBD Bangkalan.

Menanggapi tuntutan aktivis mahasiswa tersebut, Kepala BPBD Bangkalan Rizal Moris menyampaikan akan menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan oleh aktivis PMII tersebut. Bahkan diakui bahwa rekomendasi itu juga sempat direncanakan oleh instansinya.

“Saya telah berpikir seperti yang mereka rekomendasikan untuk menekan wilayah yang menjadi daerah kekeringan baik mitigasi, kemudian penanganan-penanganannya selain droping hingga pemulihannya,” ujarnya.

Penanggulangan dalam jangka panjang ini, imbuh Rizal, tidak bisa dilakukan instansinya sendiri, sebab BPBD Bangkalan hanya sebagai penanggulangan bencana darurat. Sedangkan, jangka panjang perlu ada kerja sama dengan instansi lain seperti Dinas PUPR. Sejauh ini tetap enam kecamatan yang masih melapor bencana kekeringan.

“70 persen wilayah Bangkalan yang melapor ini kering kritis. Meski dilakukan pengeboran, tidak menemukan air. Maka penanganan darurat yang bisa kami lakukan masih droping air bersih,” tuturnya.

Terpisah, Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron mengatakan, penanganan yang bisa dilakukannya masih berupa droping air bersih. Namun sembari itu, sedang berupaya mencari sumber air di desa-desa yang mengalami kesulitan air bersih, utamanya saat musim kemarau tiba. Namun, hingga kini masih ada laporan kecamatan yang mengalami kekeringan.

“Kami masih berkoordinasi dengan tim geologi, untuk mencari sumber air di desa yang mengalami kekeringan saat musim kemarau. Kira-kira ada tidak di desa itu sumber airnya. Kalau ada sumbernya, nanti akan langsung kami lakukan pengeboran,” tukasnya.

Dalam pengeboran itu, belum ditemukan titik air di kecamatan yang mengalami kering kritis. Dia akan mencari solusi lain, seperti lebih memfungsikan embung-embung yang ada, agar embung tersebut lebih dimaksimalkan lagi kegunaannya. (ina/waw)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *