KABAR MADURA | Aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Pamekasan mendeteksi terjadinya kelangkaan pupuk di Pamekasan. Tragisnya, kelangkaan itu terjadi saat memasuki musim tanam padi. Selain itu, terdapat sejumlah temuan lain berupa praktik nakal dalam pendistribusian pupuk bersubsidi.
Ketua PC PMII Pamekasan Homaidi menyampaikan, selain langkanya pupuk, terdapat kios resmi yang tidak menjual pupuk sesuai dengan harga eceran terendah (HET). Bahkan ditemukan bukan kios resmi tetapi menjual pupuk bersubsidi.
“Penilaian kami, yang bermasalah sistem pendistribusiannya, sehingga kami akan tetap mengawal sampai tuntas, ,” papar saat berdemonstrasi di kantor Bupati Pamekasan, Senin (8/1/2023).
Dalam demonstrasi itu, massa aksi juga mengajak pihak Pemkab Pamekasan inspeksi ke distributor pupuk terdekat, namun tidak dipenuhi.
Sementara itu, Pj Sekda Pamekasan Ach. Faisol menyampaikan, tuntutan yang disampaikan oleh PMII Pamekasan merupakan masukan , sehingga pihaknya akan mengevaluasi kinerja Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Pamekasan dan beberapa sistem pendistribusian pupuk bersubsidi.
“Saya akan berikhtiar mengubah kinerja untuk mengatasi kelangkaan ini, saya pun juga mendengar setiap tahun terjadi seperti ini terus. Artinya banyak faktor yang perlu diketahui dari masalah kelangkaan, masalah kuotanya, kemarin juga ada perbaikan sistem berdasarkan NIK-nya, itu mengapa ada penurunan penerima pupuk bersubsidi,” ujarnya.
Koordinator Distributor Pupuk Bersubsidi Pamekasan Asmui juga menyampaikan, acuan distributor dalam penyaluran pupuk bersubsidi sesuai dengan data valid yang diverifikasi oleh Kementerian Pertanian (Kementan). Kuota pupuk bersubsidi merupakan usulan dari Pemkab Pamekasan, tetapi yang menentukan jatahnya adalah Kementan RI.
“Yang jelas kurang (pupuk bersubsidi), karena pagu yang diusulkan tidak dipenuhi seratus persen,” imbuhnya.
Pewarta: Khoyrul Umam Syarif
Redaktur: Wawan A. Husna
