Aktivis PMII Sampang Laporkan Dugaan Penyimpangan Realisasi BPNT ke Mensos

PMII Sampang
(Foto Nadzir for KM) LAPOR: Aktivis PC PMII menunjukkan surat yang dikirim ke Kemensos soal dugaan pelanggaran dalam penyaluran BPNT

KABARMADURA.ID | SAMPANG-Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII)  Sampang menyurati Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini. Surat itu berisi laporan aktivis PMII mengenai sejumlah kejanggalan dalam realisasi bantuan pangan nontunai (BPNT). Dalam surat tersebut juga dilengkapi dengan sejumlah bukti.

Dalam suratnya, PC PMII Sampang jika menyampaikan fakta-fakta hasil pengaduan masyarakat. Termasuk hasil investigasi Lembaga Pengaduan Masyarakat (LPM) PC PMII soal kejanggalan realisasi BPNT. Seperti tidak utuhnya bantuan dan tidak dicairkannya bantuan berupa uang tunai.

Bahkan diungkap bahwa ada pihak-pihak yang sengaja memaksa KPM untuk membelanjakan uang bantuan. Bahkan, sampai ada unsur berbau intimidasi. Sehingga, KPM terpaksa menerima sembako dengan jumlah yang tidak sesuai nominal Rp600 ribu per KPM.

Bacaan Lainnya

“Banyak sekali kejanggalan di lapangan. Dengan adanya laporan kami, semoga ibu menteri (Mensos Tri Rismaharini) mendengar jeritan rakyat,” ungkap Ketua PC PMII Sampang M. Nadzir Fatihil Haq.

Dia menegaskan, banyak realisasi BPNT di Sampang tidak sesuai Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 dan Keputusan Menteri Sosial nomor 24/HUK/2022. Termasuk bertentangan dengan Keputusan Dirjen Penanganan Fakir Miskin No. 29/6/SK/HK/01/2/2022.

Nadzir menambahkan, dalam surat itu juga dilampirkan beberapa bukti, termasuk adanya dugaan kongkalikong antara oknum pejabat berpengaruh di Sampang dengan sejumlah kepala desa. Sehingga, masyarakat atau KPM digiring untuk menerima sembako bukan berupa uang, seperti imbauan mensos.

“Kami berharap Bu Risma (Tri Rismaharini)  turun langsung. Mendengar langsung dari masyarakat. Mereka digiring dan diintimidasi jika terlalu jujur, ” katanya.

Risma juga diharap mendengar langsung penjelasan dari KPM yang menerima bantuan tidak sesuai nominal dengan alasan pemerataan.

Sebelumnya, PC PMII Sampang dua kali melakukan demonstrasi ke Pemkab Sampang. Termasuk dua kali menyampaikan aspirasi ke kantor DPRD Sampang. Namun aspirasinya belum ditanggapi serius, sehingga mereka melaporkan ke Kementerian Sosial (Kemensos).

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial dan PPA Sampang Moh. Fadeli mengaku tidak mengetahui adanya penyaluran BPNT yang banyak kejanggalan. Pihaknya mengaku pemerintah tidak terlibat. Sebab, penyaluran BPNT dilakukan oleh PT. Pos.

“Kami tidak terlibat di lapangan. Kami hanya mengetahui saia. Secara teknis silahkan ke Kantor Pos,” ungkapnya.

Reporter: Fathor Rahman

Redaktur: Wawan A. Husna

 

 

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.