oleh

Aktivitas Galian C Sekedar Kantongi UKL-UPL

Kabarmadura.id/SAMPANG-Dari sejumlah izin yang menjadi syarat utama, baru izin upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan (UKL-UPL) yang mampu penuhi penambang di Sampang. Itupun, hanya 6 lokasi tambang yang menyelesaikannya. Sementara, masih ada puluhan penambang ilegal, karena tidak mengurus izin sama sekali.

Kegiatan penambangan atau galian C tersebut, mayoritas tidak mengantongi izin, baik pemanfaatan ruang, izin lingkungan dan operasional. Meski demikian galian C ilegal itu tidak ditindak tegas dan tetap beroperasi.

Saat dikonfirmasi, Kepala Bidang (Kabid) Penataan dan Pengelolaan Dampak Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sampang Zainullah membenarkan hal itu. Dalihnya, hingga saat ini hanya sebagian lokasi galian C yang mengurus izin, itupun baru izin UKL-UPL.

“Hingga sekarang, galian C yang memiliki izin UKL-UPL baru enam lokasi yang tersebar di Kecamatan Sampang, Camplong, Jrengik dan Banyuates, sedangkan lokasi lainnya belum mengurus,” ucap Zainullah kepada Kabar Madura, Senin (8/4).

Padahal, izin UKL-UPL itu hanya sebatas upaya pengelolaan lingkungan sekitar galian C, seperti limbah dan antisipasi dampak kekuraskan. Sedangkan untuk izin operasionalnya, langsung diurus ke Dinas Energi dan Sumber Daya Alam (ESDM) Provinsi Jawa Timur (Prov Jatim).

Pihaknya mengaku, sudah sering mensosialisasikan kepada masyarakat, utamanya para pelaku tambang terkait kewajiban mengurus izin, baik pemanfaatn ruang, lingkungan dan operasionalnya. Namun mayoritas pelaku tambang tetap mengabaikan, sedangkan penindakan kewenangan dari satuan polisi pamong praja (satpol pp) setempat.

“Kami sudah sering mengadakan sosialisasi dan pengarahkaan para pelaku atau pengusaha tambang untuk segera mengurus kewajiban izin. Namun mayoritas pemilik galian mengabaikan,” dalihnya.

Sejatinya, galian C yang tidak memiliki dokumen izin resmi, dapat dijatuhi sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Sayangnya, daerah tidak bisa berbuat banyak, karena yang mengeluarkan izin operasional langsung dari pemerintah provinsi, sedangkan daerah hanya mengeluarkan izin pemanfaatan ruang, dan izin lingkungan.

“Kami berharap ada kesadaran dari para pelaku usaha galian C untuk segera mengurus dan melengkapi semua izin, kami hanya sebatas mensosialisasikan kewajiban mengurus izin,” harapnya.

Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Penegakan Perda Satpol PP Sampang Chairijah berdalih tidak memiliki data keberadaan galian yang berizin dan tidak, sehingga pihaknya mengaku tidak bisa melakukan penindakan, harus koordinasi dengan semua tim,  meliputi DLH, perizinan dan instansi terkait lainnya.

“Kalau soal penertibannya sangat gampang, masalahnya sampai sekarang, kami belum menerima data dan laporan terkait galian C yang mana saja yang berizin dan tidak, makanya kami masih butuh koordinasi lebih lanjut,”singkatnya. (sub/waw)

Komentar

News Feed