Aktivitas Mutilasi Kapal Bebas Beroperasi Tanpa Izin

  • Whatsapp
ILEGAL: Aktivitas mutilasi bangkai kapal di pesisir Pantai Kamal, sebagian besar tanpa izin dan tidak ikut menyumbang PAD.

Kabarmadura.id/BANGKALAN-Banyaknya pemotongan bangkai kapal tanpa mengantongi izin, membuat Komisi A DPRD Bangkalan geram. Pasalnya, aktivitas di sepanjang pesisir Pantai Kamal tersebut, sudah sejak tahun 2016 lalu sudah diperingati. Saat itu, para legislator itu menginspeksi dan mendapati aktivitas mencincang besi tua itu ilegal.

Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bangkalan, Mujibburrahman mengatakan, pihaknya sempat meminta agar pengusaha yang menjalani bisnis tersebut untuk segera mengurus izin dan mendesak pihak Dinas Penanaman Modal Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Bangkalan untuk segera menindaklanjutinya.

Namun, kendati belum berizin, aktivitas ilegal tersebut masih berlanjut hingga sekarang. Kini, pihaknya kembali menagih keseriusan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan. Sebab, selain tak berizin, pemotongan kapal bekas tersebut mencemari lingkungan. Menurut  Mujibburrahman, mutilasi besi tua itu seharusnya di daratan bukan di atas air.

“Pemotongannya kan seharusnya ditarik ke daratan, kemudian di potong di atas, bukan di laut,” ujarnya.

Mujibburrahman meminta, ada kerjasama antara pemerintah daerah dan tokoh masyarakat. “Kalau pemerintah serius menangani ini, berikan tindakan tegas, tutup pemotongan kapal tersebut,” tambahnya.

Dia menegaskan, tidak ada kata tidak bisa untuk menangani ini. Mujibburrahman mendesak, agar DPMPTSP harus segera memberikan tindakan tegas ini. Sebab, selain mencemari lingkungan, agar tidak ada kebocoran pendapatan asli daerah (PAD). Sebab, aktivitas itu seharusnya ikut menyumpang pajak atau retribusi untuk Kabupaten Bangkalan.

“Tidak ada kata tidak bisa, dinas harus segera melakukan tindakan. Harus ini, harus segera dilaksnakan. Nanti akan kita panggil dan  koordinasikan mengenai hal ini,” tegasnya.

Hal senada juga dikatakan Anggota Komisi A DPRD Bangkalan Nur Arif. Menurutnya, jika pemotongan kapal tersebut masih ilegal, maka otomatis terdapat kebocoran PAD.

“Kalau pemotongan kapal ini statusnya legal, kan PAD bisa bertambah. Karena jika ilegal, otomatis berdampak pada (tidak ada) PAD,” tuturnya.

Di tempat terpisah, Kepala Bidang ‘(Kabid) Perizinan dan Non Perizinan DPMPTSP Bangkalan Eryadi Santoso mengungkapkan, dari sekian banyak perusahaan yang beroperasi di tempat pemotongan kapal, hanya tiga yang mengantongi izin.

“Hanya tiga yang berizin, yang lain ilegal,” pungkasnya. (ina/waw)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *