oleh

Akui Perjuangkan Petambak Garam dengan Berbulan-bulan Hanya Tunggu Pusat

Kabarmadura.id/SUMENEP-Rendahnya harga garam membuat petambak merasa dirugikan. Sebab, tidak sebanding dengan uang yang dikeluarkan. Harga garam Rp300 ribu per ton dirasa sangat tidak wajar.

Petambak Garam Asal Desa Kertasada Kecamatan Kalianget Sumenep Setiyani (55) mengatakan, sangat rugi dengan harga yang saat ini dapat dibeli Rp300 ribu per ton. Sebab, jika diukur dengan biaya pengeluaran, sangatlah rugi.

“Harga polibeknya saja Rp9 juta, masih termasuk biaya lainnya, jika ditotal sebanyak Rp30 juta, rugi kan,” katanya, Selasa (1/8/2020).

Kerugian itu, kata Juhariyah, juga berimbas pada kondisi perekonomiannya. Sebab, dirinya bekerja untuk kepentingan nafkah anaknya yang saat ini butuh biaya untuk melanjutkan ke perguruan tinggi.

“Apa yang mau dimakan dan apa yang dapat dibayarkan SPP untuk anak jika harga garam anjlok kayak gini,” paparnya.

Menurutnya, pekerjaan sebagai petambak garam tidaklah mudah. Selain banyak mengeluarkan biaya, banyak tenaga yang dikeluarkan..

Dia memaklumi kondisi saat ini, sehingga memberikan penawaran pada pemerintah agar bisa mengondisikan harga garam senilai Rp1000 per ton juga. Bahkan, jika bisa mencapai Rp1.200 per ton, sudah cukup membuat petambak garam sejahtera.

“Kami berharap selanjutnya harga garam naik drastis. Sebab, pada saat menjual kembali tidak merugi,” ujar dia.

Sementara itu, Ketua Asosiasi Petani Garam (APG) Abdul Hayat mengaku sudah memperjuangkan garam rakyat. Salah satunya menyurati Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep agar disampaikan pada pemkab. Namun, hingga saat ini belum ada respon positif.

“Rasa prihatin terhadap para petambak sudah diperjuangkan,” tuturnya.

Hayat membenarkan bahwa harga garam baru saat ini Rp300 ribu per ton. Sehingga, memang sangat menyengsarakan para petambak garam. Dia ingin pemerintah ikut prihatin dan merasakan kondisi terpuruk yang dialami petambak.

Terkait adanya keluhan dari petambak dan asosiasinya, anggota Komisi II DPRD Sumenep Juhari mengapresiasi hal itu. Namun dirinya memastikan masih memperjuangkannya bersama Pemkab Sumenep. Pernyataan itu sama dengan yang disampaikannya pada awal Juli 2020 lalu

“Kami mohon kepada pemerintah untuk mengawal harga garam. dalam segi harga garam. Jadi, tidak dirugikan kalau sudah ada ketentuan dari pemerintah. Sehingga, HPP garam dapat terealisasi,” ujarnya.

Seperti yang telah dinyatakannya pada awal Juli 2020 lalu, dia kembali mengatakan bahwa tidak bisa ditetapkannya harga pokok pemerintah (HPP) garam, karena pemerintah pusat belum merespon sejak bulan lalu usai dikunkungi rombongan legislator dan Pemkab Sumenep.

“Pemerintah juga harus ikut andil dalam penetapan harga garam. agar rakyat tidak dirugikan,” ujar dia seperti yang sudah dinyatakan pada Februari 2020 lalu.

Sementara itu, Kepala Dinas Perikanan (Diskan) Sumenep Arif Rusdi mengaku belum menemukan solusi lagi tentang rendahnya harga garam. Sebab, beberapa kali mengajukan HPP garam ke pemerintah pusat belum direspon. Bahkan sudah dirapatkan bersama bupati Sumenep dan beberapa OPD lainnya.

“Hasil rapat masih dalam tahap pengajuan ulang. Tetapi, memang sangat sulit jika berbicara rendahnya harga garam. Sebab, masalah tersebut memang masalah nasional, bukan lokal lagi,” pungkasnya. (imd/waw)

 

Komentar

News Feed