Akui Tarik Biaya pada Realisasi Prona, Kades Panglegur: untuk Kebutuhan Administrasi

KABAR MADURA | PAMEKASAN-Diduga terjadi pungutan liar (punli) pada program proyek operasi nasional agraria (prona) khusus pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) tahun 2024 di Pamekasan. Dalam program pengurusan sertifikat tanah secara gratis itu, masih ada warga yang dikenai biaya.

Berdasarkan sumber terpercaya Kabar Madura,  warga Desa Panglegur, Kecamatan Tlanakan, Pamekasan, harus mengeluarkan biaya sebesar Rp350 ribu untuk satu sertifikat tanah yang akan didaftarkan.

Menanggapi hal itu, Kepala Desa Panglegur Mista’I mengakui adanya penarikan biaya sebesar Rp350 ribu. Dijelaskannya, biaya tersebut untuk kebutuhan administrasi masing-masing penerima prona. Seperti pembelian materai, fotocopy, pengadaan patok tanah, dan kebutuhan lainnya.

Disebutkan Mista’i, nominal tersebut sudah berdasarkan hasil rembuk atau musyawarah bersama warga penerima manfaat. Kades yang sudah menjabat dua periode itu juga mengatakan, selama proses musyawarah, tidak ada komplain warga atas besaran biaya yang ditetapkan.

Mista’i menegaskan, biaya Rp350 ribu yang disepakati itu sudah disesuaikan dengan harga kebutuhan yang diperlukan. Sehingga dapat dipastikan, tidak ada praktik pungli apapun dalam realisasi program tersebut.

Baca Juga:  Realisasi DAK Pendidikan di Sumenep Terindikasi Dimonopoli Dua Orang

“Kami musyawarahkan, apakah untuk keperluan admimistrasi ini mau disediakan desa atau mau beli sendiri. Mereka sepakat untuk disediakan desa, nominal yang disepakati Rp350 ribu, dan mereka tidak keberatan,” paparnya saat ditemui Kabar Madura, Senin (27/05/2024).

Lebih lanjut dia menuturkan, tahun ini desanya hanya mendapatkan jatah 150 sertifikat. Sementara yang diusulkan untuk menerima program tersebut sebanyak 200 bidang tanah.

“150 itu tersebar di empat dusun. Pengusulan ke dinas tahun 2023, realisanya tahun ini,” tambahnya.

Sementara itu, Kasubag TU BPN Pamekasan Giono mengatakan, pengurusan sertifikat tanah gratis Khusus lintas sektor itu targetnya 3.250 sertifikat. Ribuan target itu menyasar ke berbagai sektor, seperti Diskop UKM dan Naker khusus untuk pelaku UMKM, Dinas Perikanan untuk nelayan, dan beberapa stakeholder lainnya.

Giono tidak menyangkal apabila ada pemungutan biaya oleh pihak tertentu meski program tersebut terbilang gratis. Sebab, menurutnya, biaya yang ditarik itu merupakan bagian kebutuhan masyarakat dalam pengurusan legalitas tanah, seperti materai, fotocopy, patok, sosialisai, dan lainnya

“Program ini memang gratis, tapi bukan lantas nol biaya. Itu yang kerap kali salah dipahami. Gratisnya itu diproses legalitas. Kalau tidak digratiskan, biayanya sampai puluhan juta,” terangnya.

Baca Juga:  Kepala Puskesmas Jadi Korban Pemukulan saat Audiensi di Dinkes Sampang

Di tempat lain, Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Ketenagakerjaan (Diskop UKM dan Naker) Pamekasan Muttaqin mengatakan, tahun ini terdapat 25 desa yang mendapatkan program prona tersebut.

Beberapa di anataranya adalah, Desa Dasuk sebanyak 350, Desa Majungan dan Desa Bunder 25, Desa Panglegur dan Desa Peltong masing-masing 150, Desa Trasak 50, Kelurahan Baru Rambat Timur 60, dan beberapa desa lainnya.

Muttaqin memastikan, tidak ada aliran dana yang masuk ke dinasnya menyangkut realisasi prona tersebut di sejumlah desa tersebut. Jika ada penarikan biaya, itu merupakan kewenangan pihak desa dan masyarakat.

Pihaknya hanya berwenang dalam memjembatani antara pemohon dengan Badan Pertahan Nasional (BPN) Pamekasan, selaku lembaga terkait.

“Jika ada penarikan biaya, itu koordinasinya dengan pihak desa. Tapi biasanya itu untuk uang materai dan kebutuhan lainnya. Kami tidak menyuruh ataupun menenrima dana apapun,” tegasnya.

Pewarta: Safira Nur Laily
Redaktur: Miftahul Arifin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *